Tak Bersedia Paparkan Visi dan Misi, Kubu Jokowi Takut?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan untuk tidak memfasilitasi pemaparan visi-misi yang dilakukan Capres dan Cawapres yang sebelumnya diagendakan pada 9 Januari 2019. 

Keputusan KPU ini diambil lantaran pihak petahana Jokowi-Ma'ruf Amin bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan timses bukan oleh paslon. 

Sementara kubu Prabowo-Sandi menghendaki agar visi dan misi dapat disampaikan langsung oleh paslon maupun timses. 

Namun, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu, KPU kemudian memutuskan menghilangkan agenda pemaparan visi dan misi oleh masing-masing paslon.

"Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan," kata Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Jakarta, Minggu (6/1/2018).

Sudirman menjelaskan, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan yang dihadapi bangsa. 

"Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini sehingga perlu disampaikan," terangnya. 

"Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat," tambah Sudirman.

Lebih lanjut, Sudirman menerangkan, alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan adalah agar ketika debat capres berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019. 

"Jadi ketika debat capres, paslon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyrakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang," ujar mantan Menteri ESDM itu.

Meski demikian, pihak paslon nomor urut 02 ini tetap menghormati keputusan penyelenggara debat, dalam hal ini KPU. 

"Kami hormati keputusan KPU, seraya berharap ke depan bisa lebih baik lagi," imbuh Sudirman.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang dijadwalkan pada 9 Januari.

Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1/2019) malam, usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.

"Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Arief ditemui di Jakarta, Sabtu (5/1/2019). (Alf)