JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Lembaga Swadaya Masyarakat Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyayangkan keputusan KPU membatalkan kegiatan menyampaikan visi misi dan program dari masing-masing pasangan capres-cawapres yang dijadwalkan pada Rabu, 9 Januari 2019. Pembatalan ini dinilai merugikan masyarakat karena mereka tidak mengetahui persoalan yang akan jadi fokus paslon pilpres dalam visi-misinya.

"KPU sepatutnya memfasilitasi penyampaian visi misi dan program dari masing-masing pasangan capres-cawapres, sehingga masyarakat mengetahui persoalan apa saja yang menjadi visi misi dan programnya dari kedua pasangan capres-cawapres," kata Direktur KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, pada sebuah diskusi di Tebet, Jakarta, Minggu.

Menurut Veri, melalui penyampaian visi misi dan program itu, masyarakat dapat mengetahui apa saja rencana kerja dan program dari pasangan capres-cawapres jika nantinya memimpin negara. Selama sekitar dua bulan kampanye, menurut dia, tidak terlihat adanya diskusi atau perdebatan di ruang publik terkait visi misi dan program yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Masyarakat melihat perdebatan yang ramai di ruang publik hanyalah gimmik politik saja. Orang awam menyebutnya hanya debat kusir saja,” kata Veri.

Veri mengusulkan, capres nomor urut 01, Joko Widodo, sebagai petahana, sepatutnya banyak menyampaikan visi misi dan program kepada publik, soal program kerja dan kinerjanya yang sudah dilakukan selama sekitar empat tahun kepemimpinannya.

"Pak Jokowi juga sepatutnya menyampaikan visi misi Nawa Cita II sebagai lanjutan dari Nawa Cita I yang menjadi visi misi pada periode 2014-2019," katanya.

Sedangkan, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menurut dia, sepatutnya dapat mengkritisi secara konstruktif program kerja apa saja yang kurang maksimal dari pemerintah dan mengusulkan soslusi agar menjadi lebih maksimal.

"Sehingga, jika nantinya terpilih dan melanjutkan dan melakukan perbaikan," katanya.

Veri menyayangkan, jika selama sekitar dua bulan ini perdebatan di ruang publik lebih didominasi oleh gimmik politik yang justru menjadi "noisy" atau berisik.

Veri mengusulkan, melalui sesi penyampaian visi misi dan program dari kedua pasangan capres-cawapres, harapannya masyarakat dapat mengetahui apa saja rencana kerja dan program yang akan dikerjakan jika terpilih pada pemilu presiden 2019.

"Adanya penyampaian visi misi dan program, masyarakat juga dapat menvcermati, menilai, dan memberikan masukan kepada kedua pasangan capres-cawapres, sehingga dapat memberikan pendidikan politik sekaligus meningkatkan kualitas pemilu presiden," katanya.

Menurut Veri, jika kedua pasangan capres-cawapres mulain saat ini mengalihkan perdebatan di ruang publik ke arah sosialisasi visi misi dan program masih belum terlambat.

"Masih ada waktu sekitar 2,5 bulan bagi masyarakat untuk mencermati dan menilai visi misi dan program dari masing-masing pasangan capres-cawapres," katanya.(plt)