Berita

Wakil Ketua MPR: Refleksi Malari Perlu Dijelaskan ke Kaum Milenial

Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 15 Jan 2019 - 15:28:10 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

38IMG-20190115-WA0037.jpg.jpg

Hidayat Nurwahid (kuning) di acara diskusi bertajuk "Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). (Sumber foto : TeropongSenayan.dok)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Peristiwa 15 Januari 1974, atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari), dinilai sebagai tonggak sejarah yang penting terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Insiden yang terjadi di era pemerintahan Orde Baru itu dianggap sebagai momentum perubahan signifikan perpolitikan di Tanah Air.

Diketahui, peristiwa Malari adalah sebuah gerakan protes sosial ala mahasiswa dalam rangka menyikapi kondisi carut marutnya ekonomi dan ketergantungan bangsa kepada asing.

Protes mahasiswa yang dikomandani aktivis kawakan Hariman Siregar itu berujung kerusuhan besar dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit.

Pada saat itu tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. 

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, generasi milenial perlu diingatkan kembali tentang sejarah mencekam tersebut.

Sebab, bagi generasi jaman now, mungkin hanya sedikit yang tahu tentang kerusuhan berkatagori kerusuhan sosial 1974 itu.

Adapun yang melatar belakangi adanya protes mahasiswa tak lain karena persoalan adanya dominasi Jepang terhadap ekonomi Indonesia hususnya dan masuknya modal asing di Indonesia pada umumnya. Mahasiswa saat itu menolak keras masuknya investasi asing.

"Refleksi Malari perlu dijelaskan ke publik milenial. Sebuah pristiwa dan sejarah besar di indonesia," kata Hidayat di acara diskusi bertajuk "Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019)

"Jangan kita lupakan sejarah, sebagai cara agar tidak terjadi lagi malapetaka (serupa) akibat pinjaman asing dan ketergantungan bangda kepada asing, serta politik yang represif oleh negara atau rezim," katanya.

Apalagi, kata dia, gerakan mahasiswa yang berani pada saat itu hingga kini belum terasa maksimal sebagaimana yang dicita-citakan. 

"Sekarang ini 45 tahun setelah Malari, kalau kita rujuk ungkapan bung Karno JAS MERAH (jangan sekali-kali lupakan sejarah), maka ini (Malari) adalah sejarah yang penting dijadikan sebagai pembelajaran supaya tidak terulang kembali," tegas Hidayat.

Ironisnya, lanjut Hidayat, dirinya melihat, gejala serupa akhir-akhir ini justru kembali terulang. 

"Kita tahu, pinjaman luar negri saat ini sudah sangat merisaukan, hampir sama dengan kejadian Malari 1974 lalu," ungkapnya.

Karenanya, Hidayat mengajak masyarakat Indonesia khususnya kaum milenial mengkritisi berbagai situasi bangsa yang belakangan terjadi.

"Pidato visi misi Prabowo (Senin, 14/1/2019 malam) membuka pandangan dan menghadirkan pandangan politik yang optimis, dan penuh harapan. Bagaimana bangsa ini dapat lepas dari cengkraman hutang dan lain-lain," bebernya.

"Memang waktu itu aktornya aktivis, rekan-rekan mahasiswa, mengkritisi ketergantungan terhadap utang asing, bantuan asing, termasuk tidak mampu untuk berdikari. Tapi dalam waktu bersamaan dilakukan politik yang represif terhadap rakyat Indonesia. Kita tahu bagaimana perisiwa itu disikapi sangat repesif oleh rezim, atau oknum negara. Operatornya ditangkapi," jelas Hidayat.

"Inilah yang menjadi penting untuk kita refleksikan terkait perisiwa 15 Januari menuju kepada ganti nakhoda negeri. Dulu kondisinya rekan-rekan mahasiswa sekalipun represif, demo besar-besaran, justru menghasilkan keberanian mahasiswa untuk keluar kandang. Tapi sekarang kondisinya “rekan mahasiswa” tidak seperti dulu lagi. Entah kenapa mereka enggan melakukan aksi jalanan," sesal Hidayat.

Namun demikian, Hidayat mengharapkan, semangat mahasiswa yang sama akan terulang kembali untuk menyadari tentang masalah bangsa yang harus dikoreksi. 

"Seperti adanya ketergantungan pada utang, karena ini sudah amat mengkhawatirkan bila diukur dari jumlah APBN setiap tahun, Indonesia mengalami ketergantungan utang. Saya yakin kondisinya 2019 akan berbeda. Insyaallah akan berujung pada ganti nakhoda," Hidayat menambahkan. (Alf)

tag: #mpr  #utang-pemerintah  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement