Berita

Peringati 45 Tahun Malari

Hariman Siregar: Kesenjangan Sosial Masih Seperti yang Kami Resahkan 45 Tahun Silam

Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 15 Jan 2019 - 23:50:13 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

43rps20190115_233927.jpg.jpg

Tokoh Malari, Hariman Siregar saat memperingati 45 Tahun Malari 1974, 19 Tahun Indonesian Democracy Monitor' (INDEMO), di TIM, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam. (Sumber foto : TeropongSenayan.dok)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah tokoh nasional, aktivis dan seniman memperingati 45 Tahun peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari 74), 19 Tahun Indonesian Democracy Monitor' (INDEMO), di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam. 

Pantauan TeropongSenayan, tampak hadir diantaranya tokoh Malari Hariman Siregar, mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung, wartawan senior Bambang Wiwoho, mantan Wagub DKI Mayjen (Purn) Prijanto, politisi senior Ariady Achmad dan aktivis Syahganda Naingolan.

Selain itu, ada juga mantan Jubir Gus Dur, Adhie M Massardi, aktivis HMI Bursah Zarnubi, ekonom Salamuddin Daeng, aktivis senior Djoko Edy, tokoh buruh Arief Puyono, pengacara kondang Eggi Sudjana dan lain-lain.

Dalam pidato politiknya, Hariman Siregar mengatakan, bahwa peringatan Malari 74 bukan hanya acara seremonial untuk mengenang kisah heroik anak-anak muda dan mahasiswa pada tahun 1974. 

Akan tetapi, dia menyebut peringatan 45 tahun Malari kali ini sebagai momentum merefleksikan kembali cita-cita anak bangsa tentang gerakan perubahan dan demokrasi.

Dalam catatan Hariman, demokrasi yang saat ini berjalan jelas tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan semula. Karena pembangunan kini malah membuat kesenjangan sosial semakin lebar, yakni ‘yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin’.

‘’Persoalan kesenjangan sosial ini sudah kami resahkan sejak 45 tahun silam. Kami belum melihat pemerataan ekonomi dan pembangunan yang merata. Tidak ada keberpihakan penguaasa yang benar-benar fokus ditujukan untuk masyarakat bawah,’’ kata Hariman.

Padahal, tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang merata bila tidak ada keberpihakan penguasa kepada rakyat miskin.

Hal ini, menurut Hariman, tak lepas dari akibat sistem demokrasi Indonesia yang hanya prosedural dan telah dibajak para pemodal dan kapital.

"Kondisi saat ini, orang miskin di perkotaan merasa ditinggal karena mereka miskin di tengah-tengah orang kaya. Ada juga yang miskin tetapi merasa tidak miskin karena disekitarnya juga miskin semua. Makanya mereka tidak marah-marah," ucap Hariman berseloroh.

"Aneh, bagaimana mungkin mereka bisa dililit kemiskinan yang luar biasa di Negara yang sangat kaya raya, ini pasti ada yang tidak beres," tegas Hariman.

Karena itu, Hariman mengharapkan, Pemilu 2019 April mendatang menjadi awal momen perubahan dalam mewujudkan demokrasi yang membuat Indonesia adil, makmur dan sejahtera.

Meskipun, diakuinya, 'demokrasi wani piro dan transaksional' yang saat ini berlangsung sulit diakhiri. 

Lebih jauh, Hariman menjelaskan, perubahan yang fundamental hanya bisa dilakukan bila pertumbuhan ekonomi merata. Sebab, menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat tidak akan membuat bangsa Indonesia bisa berdemokrasi secara sehat.

"Sekali lagi, kita itu ingin demokrasi bukan sebatas prosedural. Tetapi harus betul-betul di isi oleh orang-orang yang berjiwa demokrat. Harus ada aturan main yang jelas dan kuat. Mulai KPU, Parlemen, Polri Kejaksaan semua harus kuat. Tidak boleh noleh kanan kiri. Mereka harus kuat dan hanya tunduk pada aturan," ucap Hariman.

"Tetapi, bagaimana mungkin parlemen kita mau kuat kalau isinya para artis? Sementara mereka harus membuat UU dan berpikir soal kebangsaan. Mungkin, wacana kembali ke UUD 45 bisa jadi solusi," katanya menambahkan. (Alf)

tag: #ekonomi-indonesia  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement