Jakarta
Oleh mandra pradipta pada hari Senin, 04 Feb 2019 - 10:31:04 WIB
Bagikan Berita ini :

BPN:Jokowi Berani Bayar Utang Jalan Tol Sendiri?

tscom_news_photo_1549251064.jpeg
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade mengaku geram dengan pernyataan Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang mengatakan bahwa selain pendukung Jokowi tidak boleh menggunakan fasilitas jalan tol.

Menurut Andre, pernyataan tersebut bersifat provokatif dan dapat menyulut kemarahan semua pihak yang menginginkan kesejukan demokrasi saat jelang Pilpres 2019. Apalagi, hal ini disampaikan oleh seorang pejabat negara.

"Jelas ini pernyataan provokatif. Apalagi dia penyelenggara negara yang gajinya dibayar rakyat. Rakyat disekat-sekat dan diadu domba. Rakyat berhak menikmati seluruh fasilitas negara," kata Andre di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Selain itu, Andre juga mengkritik pernyataan Hendrar selaku kader PDIP yang membanggakan infrastruktur era Jokowi yang dibangun dengan cara berhutang.

"Walikota dan kader PDIP ini konyol. Rakyat tidak boleh masuk jalan tol, sementara tol dibangun dengan utang. Berani tidak utang tol itu dibayar tidak melibatkan rakyat. PDIP dan Jokowi bayar sendiri,jangan libatkan rakyat? Rakyat yang menanggung utang ini," tantang Andre.

Pada kesempatan itu, Andre juga berharap agar Bawaslu maupun seluruh perangkat penegak hukum menindaklanjuti pernyataan Hendrar Prihadi.

"Karena ini menyesatkan dan provokatif. Kami minta penegak hukum tegas terhadap yang semacam ini. Sekali lagi, ini sangat bahaya untuk iklim demokrasi di Indonesia. Fanatik buta," tuturnya. (plt)

tag: #jokowi  #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...