Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 13 Feb 2019 - 15:13:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Naikkan Tarif Tol, BPN: Bukti Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Rakyat

tscom_news_photo_1550045595.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ditengah banyaknya keluhan masyarakat karena mahalnya tarif jalan tol Trans Jawa, tahun ini pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan akan kembali menyesuaikan tarif 15 tol di Indonesia.

Ruas-ruas tol itu sudah masuk pada tahap peninjauan standar pelayanan minimum (SPM) sesuai ketentuan Peraturan Menteri (PM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2014, yang terdapat poin penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai, rencana tersebut sebagai sebuah ironi. Ditengah keluhan mahalnya tarif tol, kondisi ekonomi yang serba sulit pemerintah malah akan kembali menaikkan.

"Bagi Prabowo-Sandi kebijakan ini adalah sebuah ironi. Pemerintah banyak utang untuk bangun jalan tol yang diklaim untuk rakyat, kini tarifnya dinaikkan. Ini bukti kalau pembangunan tol bukan untuk kepentingan rakyat, tapi justru membebani rakyat," kata Suhendra di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Berdasarkan data BPJT, sejumlah ruas tol milik Jasa Marga yang akan disesuaikan tarifnya antara lain Surabaya-Mojokerto Seksi I dan tol Bali Mandara. Selain itu kenaikan tarif akan diberlakukan pada ruas tol Jagorawi, Surabaya-Gempol, Palimanan-Kanci, dan ruas tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.

Suhendra mengatakan, ruas tol Surabaya-Mojokerto selama ini sepi karena tarifnya dinilai mahal. Namun, sekarang justru akan dinaikkan lagi. Sementara itu, tarif tol Palimanan-Kanci merupakan bagian trans Jawa akan kian membuat ruas itu dihindari para sopir truk angkutan logistik.

Begitu pula tol Belawan -Medan-Tanjung Morawa akan menambah beban biaya transportasi bagi truk-truk angkutan barang dari pelabuhan Belawan.

"Kita perlu pertanyakan sebenarnya tol ini dibangun untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bisnis? Jadi klaim Jokowi yang selama ini menyebut bahwa orientasi infrastruktur untuk rakyat perlu dipertanyakan," tegas mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini. (Alf)

tag: #proyek-infrastruktur  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement