Berita

Ketua Komisi V DPR: di Balik Infrastruktur Jokowi Tersimpan Banyak Masalah

Oleh mandra pradipta pada hari Minggu, 17 Feb 2019 - 09:44:26 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1550371466.jpg

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis menilai, masifnya proyek infrastruktur merupakan upaya pencitraan yang tidak tepat sasaran. Infrastruktur menjadi senjata ampuh bagi petahana untuk menjaga margin elektabilitas dan upaya mendulang suara.

Dia menjelaskan, di balik proyek infrastruktur ini tersimpan banyak sekali persoalan. Mulai dari perencanaan yang terkesan asal-asalan, hingga masalah kalkulasi yang merugi dan jauh dari keuntungan. Alhasil, pembangunan justru melahirkan persoalan.

"Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa. Untuk rute Jakarta-Surabaya misalnya, truk yang melintas harus mengeluarkan biaya hingga lebih dari Rp 1,3 juta. Tak heran bila pengemudi truk tetap memilih jalur Pantura ketimbang jalan tol Trans Jawa," kata Fary di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Keuntungan mereka menipis. Keberadaan tol Trans Jawa yang seharusnya memangkas pengeluaran, justru malah melahirkan beban," tambahnya.

Menyikapi persoalan ini, kata Fary, Komisi V DPR RI telah merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang tarif jalan tol Trans Jawa, serta meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) agar tarif yang dicanangkan terjangkau oleh pengguna jalan tol.

Tak hanya itu, Fary juga mengkritik proyek LRT Palembang yang biaya operasionalnya mencapai Rp 10 miliar per bulan, tetapi pendapatannya jauh lebih rendah, yakni hanya 1,1 miliar per bulan.

Belum juga termasuk pembahasan mendalam soal membengkaknya beban utang negara karena pembangunan yang terkesan sia-sia. Wajar bila banyak pihak menyoroti kebijakan pemerintah ini.

"Bahkan, lembaga sekelas Bank Dunia pun turut melontarkan kritik tajam terkait pembangunan infrastukrur di era Jokowi," katanya.

Pada kesempatan itu, politsi Partai Gerindra ini juga mengatakan, bahwa dari 20 program yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, tidak mampu dipenuhi oleh Jokowi secara menyeluruh.

Tercatat, hanya sembilan program yang tercapai, delapan program dapat tercapai dengan syarat kerja keras, sedangkan tiga program lainnya kemungkinan besar tidak tercapai.

"Jadi, untuk apa kita punya tol yang megah dan mahal bila rakyat masih kesulitan mendapat akses air bersih dan masih dihantui dengan persoalan pemukiman kumuh dan sanitasi," terangnya.  

"Percuma juga kita membangun moda transportasi modern semacam LRT, bila rakyat masih banyak yang tak memiliki tempat tinggal yang layak. Pada pemerintahan mendatang, paradigma pemimpin dalam membangun bangsa harus diubah," paparnya.(plt)

tag: #proyek-infrastruktur  

Bagikan Berita ini :