Berita
Oleh Mandra pada hari Selasa, 12 Mar 2019 - 10:08:59 WIB
Bagikan Berita ini :
TAK LAGI KEWENANGAN PEMKAB/PEMKOT

Pengelolaan SMA dan SMK Diambil Pemprov 

tscom_news_photo_1552360139.jpg
Sutan Adil Hendra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, masalah pengalihan pengelolaan SMA dan SMK membutuhkan waktu, agar bisa berdampak positif bagi kemajuan pendidikan.

Mengingat, penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi berdampak pada sekolah.

"Beralihnya tanggung jawab dan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi agar dapat memaksimalkan yang sudah baik. Evaluasi peralihan pengelolaan ini bukan mencari pembenaran, tapi justru ingin meminimalisir hal-hal yang dapat menurunkan kualitas pendidikan," kata Sutan di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dalam hal peralihan SMA/SMK ke Pemprov, ia mengajak seluruh stakeholder tidak berpolemik dalam kajian untung dan rugi, namun harus melihat dari sisi kepentingan anak bangsa.

Sebaliknya, Sutan mengimbau untuk melakukan pemetaan berbagai dampak yang positif maupun negatif dari kebijakan yang telah berjalan itu.

"DPR mencoba melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) terkait peralihan pengelolaan SMA dan SMK ini, maksudnya agar kita punya parameter dalam melakukan kajian dan melahirkan solusi," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Sutan menambahkan, setidaknya ada beberapa manfaat dari peralihan pengelolaan SMA dan SMK ini seperti terjadinya pemerataan di bidang pendidikan secara masif di provinsi, sehingga kesenjangan kualitas dan kuantitas guru di setiap kabupaten/kota bisa diminimalisir. Selama ini sulit untuk mutasi antar guru kabupaten, namun sekarang relatif lebih mudah.

"Percepatan pendidikan wajib belajar 12 tahun lebih cepat terlaksana, pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi lebih fokus dalam pembinaan tingkat SD dan SMP. Selain itu, dinas pendidikan di provinsi memiliki ruang yang cukup untuk pembinaan pendidikan di sekolah, Pengawas pendidikan di provinsi juga memiliki sekolah binaan yang jelas," paparnya.

Namun, ia tak menampik beberapa dampak yang dianggap negatif dari kebijakan tersebut, seperti sekolah yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota.

Kehilangan akses yang selama ini telah terbangun dengan baik dengan pemerintah daerah setempat, jauhnya akses pelayanan sekolah ke dinas pendidikan serta ada rasa cemas dari pemangku kepentingan di sekolah jika terjadi mutasi antar kabupaten/ kota.

Sutan mengatakan masyarakat harus siap menghadapi perubahan apapun dalam dunia pendidikan. Untuk beralih dari zona yang dianggap aman dan nyaman selama ini, termasuk melakukan percepatan pelayanan dengan teknologi canggih untuk menunjang percepatan mutu pendidikan.

"Persoalannya kita harus memberi waktu untuk terus mendorong pengelolaan SMA dan SMK untuk lebih baik, sekolah yang terkena langsung dampaknya tentunya harus mampu beradaptasi, menghadapi fenomena ini," imbuh politisi dapil Jambi ini. (ahm)

tag: #pendidikan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadli Zon Bersuara Soal PKI, Netizen: Kenapa Sekaran Pada Berani Ujuk Gigi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon melontarkan tentang partai komunis Indonesia (PKI) lewat akun Twitternya @fadlizon. Kicauan Fadli ini membuat banyak ...
Berita

Ingin Berobat dan Mengurus Pesantren, Bupati Bener Meriah Mundur

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Tgk Sarkawi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang diumumkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan ibadah ...