Berita
Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Senin, 11 Mei 2015 - 16:27:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Kubu ARB Desak Bareskrim Tuntaskan Kasus Pemalsuan Surat Mandat

24IDRUS_MARHAM.jpg
Idrus Marham (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (PG) kubu Aburizal Bakrie (ARB), Idrus Marham mendesak Badan Reserse Krimininal (Bareskrim) Polri agar segera menuntaskan kasus pemalsu surat mandat peserta kongres pada Munas PG kubu Ancol dan dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

"Sejauh ini, proses hukum kedua kasus tersebut sudah berjalan baik. Hanya saja Bareskrim terkesan lambat. Padahal sudah ada tersangka," kata Idrus usai mengikuti sidang lanjutan kisruh Partai Golkar di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin (11/5/2015).

Idrus berharap, dalam minggu ini pihak Bareskrim dan Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

"Jadi, kita berharap kedua kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan dituntaskan," tegasnya.

Bahkan, kata Idrus, untuk kasus dugaan penyalahgunaan oleh Menkumham, dirinya sudah pernah dipanggil Bareskrim sebagai saksi.

"Saya sebagai Sekjen DPP Partai Golkar juga sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Dan semuanya sudah saya jelaskan," ungkapnya.

Menurutnya, kasus tersebut baik secara faktual, normatif dan legal terbukti ada indikasi kuat pelanggaran. Oleh karenanya, Bareskrim Polri harus bertindak profesional dan transparan.

"Kita minta, dalam waktu dekat, pihak-pihak yang sudah dijadikan tersangka segera di P21-kan dan diproses di pengadilan," pesan Idrus.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka dugaan pemalsuan dokumen untuk dijadikan mandat kehadiran di Munas Golkar di Ancol.

Penetapan tersangka menyusul laporan yang dilayangkan Zoerman Manaf dengan no laporan 289/III/2015/Bareskrim, tertanggal 11 Maret 2015.

Kubu ARB sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri pada 11 Maret 2015 lalu. Kubu Agung diadukan terkait dugaan pidana pemalsuan mandat di Munas Ancol.

Selain itu, kubu ARB juga melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly ke Bareskrim Polri atas dugaan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang saat mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Menkumham dinilai memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang dijadikan dasar dalam mengesahkan kepengurusan kubu Munas Ancol.

Menkumham dilaporkan melanggar Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan dengan ancaman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.(yn)

tag: #munas ancol  #pemalsuan surat mandat  #kisruh golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...