JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) –Ketua Tim Advokasi Gerindra DKI, Yupen Hadi meminta Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan tidak duku ikut menanggapi terlalu jauh soal polemikpria bernama Carles Lubis yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) polisi di Warakas, Jakarta Utara.

Yupen mengatakan, bahwa uang yang dibawaCharles Lubis merupakan anggaran untuk koordinator saksi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tingkat RW bukan untuk masyarakat.

Yupen pun menegaskan, Partai Gerindra tidak mengenal istilah politik uang.

Karena iru, Yupen meminta Anies tidak mengeluarkan pernyataan yang justru membuat suasana menjadi keruh.

’’Kami sayangkan pernyataan yang dikeluarkan Pak Anies. Seolah-olah, Gerindra melakukan politik uang. Padahal, anggaran ini kan untuk biaya koordinator saksi di tingkat RW. Dimana hal tersebut boleh dan sah menurut Undang-undang sebagai "ongkos politik". Makanya, pak Anies tak perlu ikut bicara. Karena waktu Pak Anies maju Pilgub, partai pengusung juga menyiapkan anggaran yang sama untuk saksi,’’ kata Yupen di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hoscokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (16/4/2019).

Dia menegaskan, Partai Gerindra sangat menghormati suara rakyat sehingga tidak akan membeli dengan rupiah.

Menurut Yupen, sama halny dengan kemenangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017 sama sekali tidak membeli suara rakyat. Tetapi mengeluarkan biaya untuk saksi sekitar 14 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

’’Kami tak pernah melakukan politik uang,’’ ungkap yupen yang dulu saat Pilgub DKI tak lain juga Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi.

Dia menjelaskan, untuk mengongkosi para saksi, partai berlambang burung garuda patungan untuk memberikan honor saksi dan juga ada subsidi dari partai.

’’Jadi, itu namanya ongkos politik, koordinator saksi harus diberi uang untuk dia kerja keliling-keliling per TPS. Saksinya harus dikasih uang juga,’’ jelas Yupen.

"Karenanya, kami akan bela sampai titik darah penghabisan kader Gerindra saudara Charles Lubis,’’ tambahnya.

Diketahui, sebelumnyaAnies mengaku belum mengetahui perihal polemik OTT di Warakas Jakarta Utara.

"Saya belum berkomentar karena belum tahu infonya," ujar Aniesdi Pulau Sebira, Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

Hanya saja, Anies menegaskan tidak boleh ada politik uang dalam proses politik.

Anies pun mengimbau peserta pemilu tidak menggunakan politik uang untuk meraup suara. Karena menurut Anies, praktik tersebut tidak menghargai rakyat.

"Hormati rakyat dengan tidak menghargai suara rakyat pakai rupiah. Karena satu suara itu tidak ternilai harganya. Begitu dijadikan angka rupiah, kemudian diturunkan nilainya. Itu nggak menghargai rakyat. Kalau hormati rakyat, maka jangan lakukan," kata Anies.

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik sudah mengklarifikasi bahwa yang diamankan polisi dalam OTT dari tangan pria bernama Carles Lubis di depan posko pemenangannya di Jakarta Utara merupakan uang untuk koordinator saksi di tingkat RW.

"Satu RW koordinator satu orang, tergantung di situ ada berapa TPS. Saksi Rp 300 ribu, kalau koordinator Rp 500 ribu," kata Taufik.

Dia pun mengaku heran mengapa uang saksi partainya dipermasalahkan. karena membagikan uang saksi kepada para saksi sah menurut Undang-undang.

"Terus yang jadi salah apa? Kita memberikan tim kita salahnya dimana?," ucap Taufik penasaran. (Alf)