Masyarakat tidak tercerahkan dengan Quick Count (QC) malah sebaliknya terkacaukan fikiran atau jiwanya. QC bisa jadi ajang permainan politik yang merusak opini dan sikap politik publik. Dalam area hukum hal ini bisa menjadi suatu delik atau kejahatan.

Lembaga survey sedemikian bebas mengungkap hasil-hasil survey tanpa harus mempertangungjawabkan kebenaran obyektifnya. Tidak takut masuk pada penyesatan atau penipuan. Politik dianggap permainan.

Bila standard suara rakyat ada pada QC maka yang berdaulat bukan rakyat lagi tapi lembaga survey. Sila keempat Pancasila mesti diganti menjadi kedaulatan lembaga survey. Apalagi jika sampai dari hasil QC Presiden sudah mengumumkan kemenangannya, maka sang Presiden tidaklah menghormati demokrasi. Ia menjadi anti Pancasilais.

Seharusnya ke depan ada aturan yang jelas mengenai hasil-hasil survey. Produk yang menggiring atau mempengaruhi layaknya dilarang. Sebabnya jelas yaitu membahayakan publik. Bisa menjadi penipuan atau semacam teror pula. Lembaga survey bisa menjadi teroris.

Dua hal penting ke depan yang perlu kita lakukan, yaitu:

Pertama, harus dibuat undang-undang tentang lembaga survey. Hal ini penting agar lembaga survey betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai obyektif. Lembaga yang bekerja demi kepentingan politik atau semata bisnis yang merugikan masyarakat mesti kena sanksi hukum.

Kedua, lembaga survey yang memang bekerja untuk satu institusi hanya berhak memberi keuntungan pada institusi tersebut, tidak boleh memberi dampak pada pihak lain apalagi menggiring opini publik. Model QC saat ini yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, harus diawasi dan diatur ketat.

Quick Count yang bernilai konspirasi politik sangat berbahaya bagi pelaksanaan asas demokrasi. Apalagi di momen penting seperti Pilpres. Penyesatan bisa terjadi dengan melibatkan kekuatan global. Hal ini mesti dihindari. Pemutar balikkan hasil suara melalui survey, IT, dan publikasi massif adalah bagian dari kecurangan. Menghisap suara bagai Dracula menghisap darah. Quick "Count Dracula" sedang bermain di layar kaca. Mengacaukan pandangan masyarakat. Ini adalah kejahatan milenial yang mesti kita cegah dan lawan bersama. Demi penghormatan pada asas kedaulatan rakyat.
Bila kita memang berakal sehat.

Bandung, 18 April 2019 (*)