JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pasca pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, publik di Tanah Air disuguhi ratusan ribu jenispelanggaran dan kecurangan. Beragam kecurangan itu kini viral di sosmed dan gruop WA.
Sontak, mata publik pun tertuju padaKPU. Mengingat, dari berbagai kasus mengindikasikan ada unsur tendensi petugas KPU beratke salah satu paslon.
Terbaru, adalah kasus salah input dalam proses perhitungan yang dilakukan KPU. Hal itu kemudian menyebabkan marahnya masyarakat.
Hingga kini, kondisi politikyang terjadi di daerah maupun pusat berubah menjadi bahan bakar yang terus membuat situasi masyarakatpanas.
Menyikapi hal tersebut, Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat, Imam Syahid menyampaikan bahwa deligitimasi KPU terjadi adalah implikasi adanya indikasi tendensi KPU ke salah satu paslon.
"Saya pikir semua terjadi (deligitimasi KPU) karena publik melihat ada indikasi KPU ini seolah-olah memiliki tendensi kepada salah satu paslon, melihat jumlah kejanggalan yang terjadi di daerah maupun pusat," kata Imam Syahid di Jakarta, Senin (22/4/2019).
"Semua elemen harus bergerak dari elit sampai mahasiswa sebagai kelompok penekan untuk menjernihkan ini semua. Bukannya menghalangi rakyat beropini. Tapi melakukan eskalasi gerakan untuk mengawal proses perhitung yang dilakukan KPU berasas jurdil. Kedepan tidak menutup kemungkinan BEM SI khususnya BEM SI Jabar untuk segera bergerak mengawal isu ini," tambahnya.
Imam menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengawal dengan cara menjaga dan melaporkan apabila ada kecurangan yang terjadi di TPS daerahnya.
"Dan untuk paslon perlu disadari bahwa gerakan ini jangan dijadikan sebagai injakan politik untuk menguntungkan salah satu baik 01 maupun 02. Murni gerakan ini adalah gerakan moral yang diinginkan oleh rakyat Indonesia," tuturnya.
Selain itu, Imam menambahkan kalau bawa isu ini sudah menjadi bahan diskusi dari kawan-kawan Pengurus Inti BEM Seluruh Indonesia.
"Betul, mahasiswa harus segera bergerak. Ini sudah menjadi bahasan kami," imbuhnya. (Alf)
