Berita

Sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak

Bambang Haryo: Pengiriman Barang Tol Laut Tak Sesuai Kebutuhan Daerah

Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 23 Apr 2019 - 20:49:32 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1556027372.jpg

Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin 21 April 2019.  (Sumber foto : Ist)

SURABAYA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin 21 April 2019. 

Anggota Fraksi Gerindra ini meninjau kesiapan keberangkatan dan muatan kapal tol laut di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak. 

Dalam kesempatan ini turut hadir Pejabat Kantor Kesyahbandaran Utama, Pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pejabat Pelindo III regional Jatim, dan Pejabat PT Pelni cabang Surabaya selaku operator kapal tol laut.

Bambang Haryo Soekartono juga sempat berbincangan dengan beberapa pejabat PT Pelni selaku operator KM. Logistik Nusantara, sekaligus mengecek manives muatan kapal keseluruhan untuk mengetahui muatan kapal apakah betul merupakan 11 bahan pokok.

Secara keseluruhan dimanives kapal merupakan bagian 11 bahan pokok. Tetapi pengiriman barang tol laut belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 

Bambang menyatakan, mestinya, agar tol laut bermantaat seharusnya Menteri Kordinator Perekonomian harus menentukan jenis barang pokok apa saja yang dibutuhkan di daerah, yang betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat.

"Tetapi, selama ini pengirman barang lewat kapal tol laut lebih banyak menguntungkan pedangang. Karena barang yang dikirim dikuasai pedangang sehingga menyebabkan disparitas harga. Semestinya, kehadiran tol laut menjadi penyeimbang disparitas harga. Barang yang diangkut tol laut harus bisa menekan harga pasar karena pemerintah sudah mensubsidi," ucap Bambang.

Meskipun demikian, Bambang mengaku tidak menyalahkan pihak operator, karena mereka mendapat muatan dari lerdangangan yang menyediakan barang barang sedangkan Kementerian Perhubungan sebagai fasilitator. 

"Saya mengritik Menteri Kordinator Perekonomian karena tidak membuat rinci bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Pemerintah selama ini tidak melakukan konsep yang benar tentang jenis dan kebutuhan barang yang dibutuhkan masyarakat. Melihat perjalan kapal tol laut itu tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja karena hanya membebani APBN," tegas dia.

"Fakta-fakta itu terlihat saat saya berbincang dengan Kapten Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara yang akan berangkat ke Sulawesi Utara banyak muatan yang dikirim tidak sesuai harapan masyarakat daerah dan terjadi doble handling menambah biaya karena sistem trayek yang belum sempurna. Dalam perbincangan itu kapten kapal mengaku memuat beras bulog," ungkap Bambang. (Alf)

tag: #komisi-v  #dpr  #kementerian-perhubungan  #kementerian-perdagangan  

Bagikan Berita ini :