Zoom
Oleh Fitriani pada hari Rabu, 10 Jul 2019 - 09:26:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Polemik Penerbitan IMB Reklamasi, Fraksi PDI-P: Anies Tak Ngerti Skala Prioritas

tscom_news_photo_1562725617.jpg
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, polemikIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklamasi justru dipicu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri.

Menurut Gembong, sebagai Gubernur, Anies jelas tidak mengerti soal skala prioritas dalam memutuskan kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Akibatnya, ribut-ribut soal reklamasi pun kembali menjadi bola liar.

Dia mengatakan, sebelum menerbitkan IMB untuk ribuan bangunan di pulau D Reklamasi, mestinya Aniesmerampungkan dulu dua Rancangan Perundang-Undangan (Raperda) yang saat ini masih di meja Anies. Sehingga payung hukum pemangaatan megaproyek tersebut memiliki hukum.

Payung hukum yang dimaksud Gembonf adalah dua Raperda reklamasi, yakni RaperdaZonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Raperda RZWP3K) danRaperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

"Dua Raperda itulah payung hukum Pemerintah Provinsi (Pemrov) dalam mengambil kebijakan dikemudian hari. Jadi, alasan hukumnya kuat," kata Gembong kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (09/7/2019).

"Itu yang kita tangkap bahasanya Pak Anies kan gini, demi kepastian hukum maka dia menerbitkan IMB. Tapi kalau bahasa saya justru terbalik, karena itu tidak ada kepastiannya," sambungnya.

Lebih jauh, Gembong menerangkan, bahwa bilaAniesmau menjaga kepastian hukum, maka dua Raperda tersebut mestinya dirampungkan dulu sebelum kemudian mengambil kebijakan berikutnya yaitu menerbitkan IMB.

"Itu akan jauh lebih kuat dibandingkan sekarang Pak Anies hanya menerbitkan IMB, beralaskan Peraturan Gubernur (Pergub), ini tidak kuat alas hukumnya. Langkah Anies tidak tepat, padahal ada skala prioritas yang harus dikerjakan. Skala prioritasnya bukan menerbitkan IMB, tapi skala menyelesaikan dua Raperda itu dulu," beber Gembong.

Tak hanya itu, Gembong pun mempertanyakan nasib dua Raperda yang sedang direvisi oleh Anies. Menurutnya, dua Raperda itu ditarik oleh Anies tak lama usai Anies dilantik sebagai Gubernur. Sekarang hampir dua tahun masa kepemimpinannya dua Raperda itu pun tak juga terselesaikan.

"Dulu bahasanya mau direvisi oleh Pak Anies, tapi hasil revisinya sampai hari ini belum dikembalikan untuk dibahas kembali. Artinya, tidak ada skala prioritas yang dikejar oleh Pak Anies dalam rangka kepastian hukum di area lahan di Reklamasi itu," ucapnya.

Gembong khawatir, jika Anies tak mengerti soal skala prioritas, nantinya justru akan membuat keraguan-raguan semua pihak. Terutama pihak pengembang, dan juga pihak konsumen di tanah Reklamasi.

"Kasian juga mereka yang sudah membeli, karena tidak ada kepastian hukum timbulah keragu-raguan itu. Maka menurut saya, demi menjaga semua tidak ada keragu-raguan alas hukumnya, (Rapeda) harus kita selesaikan terlebih dahulu," tutu dia. (Alf)

tag: #pdip  #dprd-dki  #anies-baswedan  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mereka Yang Lawan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Oleh Rihad
pada hari Saturday, 15 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tes Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik karena bahannya yang sama sekali tidak berhubungan dengan pemberantasan korupsi. ...
Zoom

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Menurut Novel

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menjelaskan keanehan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalaninya. Diketahui 75 pegawai KPK tak lolos dalam TWK tersebut, yang ...