Berita
Oleh Ahmad Syaikh pada hari Selasa, 30 Jul 2019 - 14:38:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Kemendagri Laporkan Kasus Jual-Beli Data Kependudukan ke Polisi

tscom_news_photo_1564472281.jpg
e-KTP (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo mengatakan hari ini (Selasa 30 Juli 2019) pihaknya secara resmi telah melaporkan kasus jual-beli data penduduk (e-KTP dan KK) ke Bareskrim Polri.

"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski mengaku data di Dukcapil aman, termasuk dengan MoU (memorandum of understanding) dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, namun Tjahjo menilai kasus ini harus diusut.

"Masalahnya ada oknum yang menggunakan media lain, mengakses (data penduduk) dan itu adalah tindakan kejahatan," kata dia menambahkan.

Senada dengan Tjahjo, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga memastikan data kependudukan masih aman.

Meski begitu, pihaknya ingin lebih memberikan rasa tenang di kalangan masyarakat yang khawatir datanya akan disalahgunakan.

"Sudah dilaporkan tadi pagi. Kita tidak melaporkan orang, melaporkan peristiwa di media sosial itu," jelas Zudan. (ahm)

tag: #ektp  #kementerian-dalam-negeri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Konsisten Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Lewat TJSL, Bank DKI Raih Penghargaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 07 Mei 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah aktif Bank DKI dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan lewat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) kembali ...
Berita

Aktivis 98 Sarankan Prabowo Gandeng KPK, BPK dan PPATK Saat Susun Kabinet

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi menyarankan agar presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto meminta saran dan masukan dari KPK, BPK RI dan PPATK dalam menyusun formasi ...