JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Kader Muda Partai Golkar Almanzo Bonara menilai Munas Partai Golkar X yang akan diselengarakan pada Minggu ini telah jauh dari kata demokrasi.

"Munas semestinya menjadi panggung demokrasi untuk menentukan arah strategis partai, malah dibengkokan dengan kebijakan yang terkesan otoriter, dan yang nampak adalah Airlangga Hartarto sedang berpura-pura menjalankan demokrasi di Partai Golkar," kata Almanzo dalam pesan singkatnya, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, ada hal-hal yang dianggap sangat mencederai hak konstitusi kader mulai dari kebijakan 30% surat dukungan yang menjadi persyaratan utama menjadi calon ketua umum partai Golkar, jelas-jelas ini tidak sesuai dengan AD ART Partai Golkar.

"Di dalam AD ART tidak menyebutkan persyaratan 30% itu harus menggunakan surat dukungan sebagai persyaratan pecalonan, ini hanya akal-akalan kelompok pendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan kandidatnya sebagai ketua umum dengan menabrak mekanisme," ucapnya.

Seharusnya, lanjut Bonara dukungan 30% pemegang hak suara baiknya ditentukan secara langsung melalui voting dalam forum Munas tanpa menggunakan surat dukungan.

"Ini yang sesuai dengan AD ART, sehingga tidak ada tekan menekan dan pemaksaan terhadap DPD untuk memberikan dukungan politik. Saya kira persyaratan 30 % surat dukungan harus dicoret, jika persyaratan ini masih terus di paksakan masuk menjadi salah satu persyaratan pencalonan di Munas nanti, maka yang saya kahwatikan malah memunculkan kegaduhan dalam Munas, dan memungkinkan terbuka lagi tabir perpecahan jilid dua diinternal Golkar," jelasnya.

Oleh karena itu Bonara menilai bukan zamannya lagi bagi partai Golkar menggunakan cara-cara kusam mengkebiri kebebasan berdemokrasi di internal, Golkar harus mengarah menjadi partai yang dewasa dan modern dalam pengelolaan organisasi termasuk membangun paradigma berdemokrasi. (ahm)