Berita
Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 22 Apr 2020 - 10:53:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Politikus Demokrat Soal Mundurnya Stafsus Belva: Kelola Negara Bukan untuk Keren-kerenan

tscom_news_photo_1587525142.jpg
Adamas Syah Belva Delvara (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kepala Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat, Sartono Hutomo turut prihatin dengan mundurnya Adamas Syah Belva Delvara dari jabatannya sebagai staf khusus Milenial Presiden Joko Widodo.

Meski hal itu pahit bagi Belva dan keluarganya, kata Sartono, namun ada sisi lain yang perlu diambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Sartono mengungkapkan mengemban jabatan di lingkungan pemerintahan memang menuntut kemampuan dan pengalaman yang mumpuni agar terhindar dari berbagai kekeliruan.

Apa yang dialami Belva menurut Sartono adalah konsekuensi logis dari polemik yang menyertainya. Terlebih, karena Belva sendiri baru pertama kali mencicipi jabatan di lingkungan Istana, maka masalah yang menimpanya itu akan sangat berpengaruh bagi wawasan dia untuk berguna di kemudian hari.

"Ada suasana batin yang perlu kita pahami, saudara Belva Deva masih muda, tentu ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial bahwa mengelola negara tidak sebatas keren-kerenan, tetapi juga perlu pengalaman secara mendalam, perlu kehati-hatian yang tinggi," kata Sartono dalam pernyataan tertulis, Rabu (22/4/2020).


TEROPONG JUGA:

> Belva Mundur Dari Stafsus Presiden, Pengamat: Tetap Untung Besar

> Ini Alasan Belva Devara Mundur Sebagai Staf Presiden Jokowi

> Gurita Bisnis Stafsus Milenial di Lingkaran Istana, PDIP: Dibina Saja Jangan Dibinasakan


Dia tak menampik gelombang protes berbagai pihak yang mengkritik kesertaan Ruang Guru milik Belva dalam program Kartu Pra Kerja. Menurutnya, hal itu wajar muncul di masyarakat karena Belva sendiri merupakan Staf khusus yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Kekhawatiran akan adanya unsur oportunisme dan nepotisme dalam keterlibatan Ruang Guru menjadi alasan kuat bagi banyak pihak mengapa Belva tak seharusnya menyertakan platformnya tersebut ke ruang mitra pemerintahan. Oleh sebab itu, Sartono melanjutkan, pemerintah sejak awal telah dituntut untuk menyampaikan secara terbuka terkait hubungan kedua mitra tersebut.

"Kita negara Hukum, aspek utama yang menjadi perhatian masyarakat terkait MoU Ruang Guru dengan Pemerintah dalam Hal Pelatihan para calon Penerima Kartu Prakerja perlu dibuka secara transparan. Agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, serta menjaga rasa keadilan dalam masyarakat kita," ujar Anggota Komisi VII DPR ini.

Sebagaimana diketahui, Adamas Syah Belva Delvara mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai staf khusus milenial Presiden, kemarin (21/4). Informasi tersebut mulanya disampaikan Belva melalui akun instagram pribadinya, @belvadevara dan juga surat terbuka kepada publik.

Belva yang juga CEO ruangguru tersebut mengaku telah membuat surat pengunduran dirinya sejak 15 April 2020, dan disampaikan kepada Presiden Jokowi dua hari kemudian.

"Telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," kata Belva.

Polemik ini mencuat karena program Kartu Prakerja diketahui menuai kritik atas pelibatan sejumlah platform digital dalam pelaksanaannya.

tag: #stafsus-milenial  #partai-demokrat  #sartono-hutomo  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement