Berita
Oleh Rihad pada hari Thursday, 30 Apr 2020 - 07:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Akibat Corona, Penerima Bansos Naik Berlipat di Jabar

tscom_news_photo_1588196812.jpg
Ilustrasi kemiskinan (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Akibat pandemi Corona, banyak kalangan menengah mendadak miskin. Hal ini terlihat dari jumlah penerima bantuan sosial yang melonjak seperti yang terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah terjadi lompatan luar biasa terkait jumlah warga yang berhak menerima bansos. "Dari 9 juta jiwa sebelum penyebaran virus corona (Covid-19) menjadi 38 juta jiwa setelahnya. Hal ini karena banyak warga kelas menengah masuk pada kategori rawan miskin. Sebanyak 63 persen warga Jabar kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," tambahnya.

Sayangnya pemberian bantuan tahap pertama kacau. "Sebanyak 1,7 juta dari 9,42 juta kepala keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) terdampak virus corona tahap pertama di Jawa Barat kacau, " katanya.

Menurutnya, banyak data dari daerah di Jawa Barat yang bermasalah menjadi penyebab bansos belum tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima hingga saat ini.

"DINAMIKA BANSOS. TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar Emil itu lewat akun Twitter-nya, @ridwankamil, Rabu (29/4).

Dia meminta aparat daerah di Jabar introspeksi mengapa banyak warga yang tidak mencantumkan alamat domisili, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat melakukan proses pengisian data warga penerima bansos.

Emil kemudian membeberkan data terakhir per 28 April 2020 di mana terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam sembilan pintu bantuan yaitu Kartu PKH, Kartu Sembako, Sembako Presiden, dan Bansos Tunai yang disalurkan Kemensos, Kartu Prakerja yang disalurkan Kemenaker, Dana Desa yang disalurkan Kemendes PDTT, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, serta Bantuan Makanan atau Nasi Bungkus

"Itulah kenapa provinsi Jabar yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear," katanya.

"(Sebanyak) 7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan Kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," imbuh Emil.

Kacaunya data penerima bansos ini salah satunya terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi sebelumnya meminta Emil menunda penyaluran bansos bagi warga terdampak virus corona. Para kepala desa memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.

"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Tutang, selain sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Sukabumi.

Menurutnya dalam data yang diberikan Pemprov Jabar, ada beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial padahal sesungguhnya membutuhkan.



tag: #bansos  #jabar  #ridwan-kamil  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Polri Ajak Jajara Humas Mengkonter Isu Negatif

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 20 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Polri mengajak jajaran humas instansi pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk turut serta memaksimalkan fungsi ...
Berita

Puan: Penundaan Pilkada Bisa Perlambat Kinerja Pemda Tangani Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19. Dia menegaskan, pada masa ...