Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 06 Mei 2020 - 15:45:06 WIB
Bagikan Berita ini :

DPD RI Fokuskan Lima Hal di RUU Minerba, Apa Saja?

tscom_news_photo_1588754706.jpg
Yorrys Raweyai Ketua Komite II DPD RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komite II DPD RI menyetujui pandangan dan pendapat Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Nantinya pandangan dan pendapat dari Komite II DPD RI akan disampaikan pada Sidang Paripurna ke-9 Masa Sidang III.

“Ada lima hal yang menjadi fokus pendapat Komite II DPD RI atas RUU Minerba. Nantinya akan disampaikan pada Sidang Paripurna tanggal 12 Mei 2020,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat memimpin Rapat Pleno melalui virtual meeting, Jakarta, Rabu (6/5).

Yorrys memaparkan bahwa pendapat pertama yaitu keterlibatan Koperasi dan BUMDes dalam kegiatan usaha pertambangan untuk memperkuat perekonomian di daerah. Kedua, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produk (OP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) OP tidak dapat mengajukan perpanjangan secara otomatis.

“Hal itu jika masa berlaku IUP OP dan IUPK OP telah berakhir, maka lahan pasca tambang harus dikembalikan kepada negara dan proses setelahnya menggunakan proses lelang,” jelas senator asal Papua itu.

Sedangkan ketiga, lanjut Yorrys, pemegang IUP OP dan IUPK OP bertanggungjawab melakukan konservasi akibat pertambangan minerba. Keempat, keterlibatan tenaga kerja lokal sebesar 60 persen di pengusahaan pertambangan minerba.

“Kelima yaitu pembagian dana hasil sebesar dua persen kepada pemerintah dan delapan persen kepada pemerintah daerah. Dengan rincian kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama satu persen dan provinsi dua persen,” kata Yorrys.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa Komite II DPD RI pada masa reses nanti, akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Masa reses akan diisi terkait dengan pengawasan terhadap masalah perdagangan, pangan, dan perindustrian.

Puteh, senator asal Aceh tersebut mengungkapkan pandemi Covid-19 pasti memberikan dampak terhadap perdagangan dan perindustrian di daerah. Sehingga hal itu akan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“Pada masa sidang yang akan datang, kita akan rapat kerja dengan kementerian terkait,” tuturnya.

tag: #revisi-uu-minerba  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Dengan Terpaksa, Trump Akhirnya Tinggalkan Gedung Putih

Oleh Rihad
pada hari Rabu, 20 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Donald Trump, Rabu (20/1), akhirnya mengakhiri jabatan sebagai presiden Amerika Serikat dengan meninggalkan kediaman resminya, Gedung Putih di Washington, DC, beberapa ...
Berita

Politikus Hanura ini Sebut Urusan Beras Semakin Gak Karu-karuan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Temuan beras impor di Pasar Cipinang, Jakarta Timur mengakibatkan pasar tradisional menghadapi gempuran beras impor murah.  Inas Nasrullah Zubir politikus partai ...