JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mengatakan, banyak epidemolog yang berpendapat penanganan pandemi Covid-19 sudah salah sejak awal.
Menurutnya, kesalahan fatal adalah terlambat bersikap, terlambat menangani, dan terlambat mengantisipasi.
"Saya sudah sampaikan bahwa pandemi adalah bencana kesehatan, maka fokus penanganannya harus berbasis pada sistem kesehatan, baru ekonomi dan lainnya. Sayangnya, pemerintah bersikap mendua dan setengah hati antara kesehatan dan ekonomi. Bahkan tampak lebih cenderung pada pemulihan ekonomi sehingga sistem kesehatan kita nyaris luluh lantak," sindir Politikus PKS itu saat dihubungi wartawan, Kamis (03/12/2020).
Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah tergesa-gesa menerapkan kampanye new normal, padahal angka penularan masih tinggi dan masyarakat pun belum siap.
"Pada sisi yang lain, kemampuan pemerintah untuk melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment juga masih rendah. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik pun kurang baik sehingga rakyat disuguhi kegaduhan komunikasi. Rakyat jadi bingung dan tidak optimal memberikan dukungan dalam penanganan pandemi."
Jadi, kata dia, kalau sekarang pemerintah kesal dengan kurva Covid-19 yang tidak kunjung melandai, bahkan justru cenderung naik, sepatutnya lakukan introspeksi, evaluasi komprehensif dan segera ambil langkah penyelamatan.
"Hentikan berwacana, stop saling menyalahkan, dan jangan jadikan pandemi sebagai cover politis," sindirnya lagi.
Netty menekankan agar pengawasan prokes harus semakin ketat. Masyarakat harus diajarkan untuk berdisiplin dengan prokes, di mana pun, kapan pun.
"Jika terjadi pelanggaran, sanksi harus tegas ditegakkan tanpa diskriminasi," tandasnya.
Menurutnya, para pejabat dan tokoh publik harus bisa menjadi role model yang baik bagi masyarakat. "Kebijakan pengetatan prokes ini harus dilakukan sambil menunggu hadirnya vaksin di tanah air. Upaya vaksinasi harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, jangan sampai hanya jadi PHP."
Selain itu, Netty menyarankan agar pemerintah juga harus terus meningkatkan testing, minimal sesuai standar WHO.
Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 267 juta jiwa, kata dia, maka diperlukan testing sebanyak 267 ribu orang per pekan. Pada minggu ketiga November 2020, testing yang dilakukan baru mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen.
"Kewaspadaan harus terus ditingkatkan, mengingat sebentar lagi pilkada dan libur akhir tahun. Momentum pilkada dengan potensi kerumunan massa serta mobilitas masyarakat saat liburan ke tempat wisata berpotensi menjadi lonjakan kasus jika tidak dilakukan langkah antisipasi," tutupnya.
