JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pimpinan junta Myanmar, Min Aung Hlaing ternyata dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada 24 April mendatang.
Myanmar berada dalam pergolakan sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi, dengan pasukan keamanan menewaskan 728 orang, menurut hitungan kelompok aktivis, dalam upaya untuk membasmi protes.
Sejumlah pemimpin ASEAN yang beranggotakan 10 negara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, telah mengkonfirmasi kehadiran mereka pada pertemuan di ibu kota Indonesia, Jakarta, termasuk Min Aung Hlaing, kata juru bicara Thailand, Tanee Sangrat.
Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar oleh Reuters
Para politikus pro demokrasi, termasuk para anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) pada Jumat, termasuk Suu Kyi dan para pemimpin etnis minoritas dan protes anti kudeta.
NUG menyatakan diri sebagai otoritas politik yang sah. Mereka telah menyerukan pengakuan internasional dan ASEAN untuk menolak partisipasi Min Aung Hlaing dalam pertemuan tersebut dan mengundang NUG sebagai gantinya.
Perwakilan dari NUG tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Sebelumnya pada Sabtu, junta membebaskan 23.184 tahanan dari penjara di seluruh negeri di bawah amnesti Tahun Baru, kata seorang juru bicara Departemen Penjara, meskipun sedikit, atau mungkin tidak ada, aktivis demokrasi yang ditangkap sejak kudeta itu di antara mereka.
Sabtu adalah hari pertama Tahun Baru tradisional di Myanmar dan hari terakhir dari liburan lima hari yang biasanya dirayakan dengan kunjungan ke kuil Buddha dan melempar air yang gaduh serta berpesta di jalanan.
Aktivis pro demokrasi menyerukan pembatalan perayaan tahun ini dan orang-orang harus fokus pada kampanye untuk memulihkan demokrasi.
Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut, menurut hitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
"Para tahanan ini kebanyakan dari sebelum 1 Februari tetapi ada juga beberapa yang dipenjara setelahnya," kata juru bicara Departemen Penjara Kyaw Tun Oo kepada Reuters melalui telepon.
Saat ditanya apakah ada dari mereka yang dibebaskan mungkin telah ditahan sehubungan dengan protes terhadap pemerintahan militer, dia mengatakan dia tidak memiliki rincian amnesti.
Junta mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dalam waktu dua tahun dan memberikan kekuasaan kepada pihak yang menang.
