JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong Pemerintah untuk dapat berani mengambil keputusan karantina wilayah atau lockdown di Pulau Jawa guna menghadapi pelonjakan kasus covid-19 saat ini.
Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Jibriel Avessina mengatakan secara ekonomi, biaya karantina wilayah juah lebih murah ketimbang penerapan PPKM Mikro seperti sekarang.
Pasalnya, kata dia, PPKM Mikro berpotensi memperpanjang masa krisis, sehingga fasilitas kesehatan terancam kolaps dan perekonomian tidak kunjung bangkit.
"Berdasarkan kajian kami karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun. Ini realistis dan feasible, tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru Covid kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," tegas Jibriel Avessina dalam sebuah diskusi ditulis, Selasa, (29/6/2021).
Jibriel pun memaparkan, kebutuhan anggaran Rp 48 triliun ini didapat dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp 400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau setara dengan 121 juta jiwa.
Senada dengan Jibriel, Ekonom UI Dr Fithra Faisal Hastiadi yang juga direktur eksekutif Next Policy mengungkapkan, bahwa kebijakan karantina wilayah justru lebih hemat biaya ketimbang PPKM Mikro
"Pembatasan sosial atau lockdown di area Jakarta saja, jika dilihat skenario, diperkirakan dalam 14 hari , akan kehilangan 23 triliun, kehilangan nilai tambah perekonomian 17 Triliun, kehilangan pendapatan keluarga hilang 5 Triliun, unemployment sekitar 76.000 orang, tetapi ingat itu baru ongkos langsung jangan lupa ada juga yang kita hemat, ongkos infeksi, ongkos kehilangan produktivitas, ongkos rumah sakit, sehingga jika kita hitung semuanya ongkos dan savingnya kita masih bisa untung 1 Triliun sehari," jelas dosen FEB UI tersebut.
Fithra optimis pertumbuhan positif kuartal 2 tahun 2021 masih dapat diraih, jika ada intervensi kebijakan yang tepat.
"Karantina wilayah ini pilihan pahit jangka pendek, tapi efektif untuk menyelamatkan perekonomian jangka menengah dan panjang. Kita masih bisa ada peluang untuk tumbuh positif asalkan ada intervensi kebijakan yang tepat yang memadai," tegas Fithra.
