JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid dituding telah meloloskan pemenang lelang dengan mengabaikan prosedur yang mesti dilalui. Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Keterbukaan Informasi Publik (FORKIP), Imam Hidayat, Rabu (1/7/2015).

Menurut Imam, BNP2TKI tidak transparan dalam lelang melalui undangan website BNP2TKI tertanggal 09 April 2015, No PENG. 204/PEN/14/2015. Lelang tersebut guna melakukan seleksi penyelenggaraan persiapan keberangkatan dan penyediaan tiket bagi calon TKI Korea Selatan melalui program Government to Government.

Sayangnya kata dia, setelah lebih dari dua bulan tidak ada proses evaluasi berupa tahapan. Mestinya ada beberapa tahapan evaluasi yang harus dilalui. Pertama, Evaluasi Administrasi mengacu pada dokumen perusahaan peserta lelang. Kedua, Pembuktian untuk memastikan dokumen dan profil perusahaan peserta lelang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

"Ketiga, pemeriksaan setempat atau kunjungan kantor pusat dan pelayanan untuk memastikan profil dan kinerja perusahaan peserta lelang dengan fakta di lapangan," katanya.

Menurut Imam, walau tanpa kejelasan proses yang transparan tersebut, BNP2TKI tiba-tiba meloloskan 2 (dua) perusahaan sebagai pemenang. Padahal peserta lelang lainnya tidak pernah diminta BKP2TKI untuk melaksanakan tahapan lelang sebagai mana mestinya. Terlebih lagi perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang dengan kasat mata saja ada yang baik ukuran, pengalaman, kualitas, dan profesionalitasnya jauh dibandingkan dengan peserta lelang lain yang ikut.

Maka dari itu, Imam meminta BNP2TKI secara transparan memberitakan proses lelang dan hasil lelang. Bahkan, BNP2TKI harus menghentikan hasil lelang yang tidak melalui prosedur dan wajib diulangi.

"Hal ini perlu dilakukan karena perilaku BNP2TKI ini telah mencederai komitmen pemerintah yang tinggi pada pelaksanaan Good Corporate Governance di samping tentunya dapat menghindari masalah hukum di kemudian hari," katanya. (iy)