JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana BNP2TKI yang akan mengirim 30 ribu TKI ke Timur Tengah mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya persyaratan dan parameter pengiriman TKI sebagaimana diamanatkan Undang-undang.
Hal ini dikarenakan pengiriman TKI bukan hanya soal peluang kerja, namun juga soal perlindungan dan keselamatan TKI.
“Ini penting diperhatikan karena tiap bulan terjadi ribuan kasus terhadap TKI kita. Ditambah dalam situasi sekarang tenaga kerja asing banyak diakomodasi masuk ke Indonesia, pengiriman TKI ke luar negeri dengan jaminan keamanan minimum adalah keputusan yang kurang bijak,” ujar Sukamta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Oleh karena itu, Sukamta meminta BNP2TKI duduk bersama Kemnaker dan Kemenlu untuk membahas dan memenuhi syarat dan parameter pahlawan visa tersebut.
Menurutnya, Kemenlu harus terlibat karena salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk urusan perlindungan WNI di luar negeri.
Dalam hal ini, Sukamta menjelaskan bahwa UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran Pasal 31 sudah menetapkan parameter baku untuk membuka ata menutup penempatan TKI ke suatu negara, yaitu: a) memiliki hukum yg melindungi tenaga kerja asing; b) memiliki perjanjian bilateral tertulis dan/atau c) memiliki sistem jaminan sosial.
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan, selama ini belum ada negara Timur Tengah yang memiliki perjanjian bilateral tertulis dengan Indonesia dalam hal penempatan TKI.
Menurutnya Arab Saudi dan Indonesia memang sebelumnya pernah menandatangani MOU tahun 2014 awal, namun belum pernah entry into force karena kedua pihak tidak pernah meratifikasi.
Sukamta menegaskan, bahwa BNP2TKI, Kemenaker dan Kemenlu harus mengambil keputusan bersama agar terpenuhi persyaratan dan parameter TKI tersebut supaya perlindungan tenaga migran Indonesia terjamin.
“Selama 3 syarat parameter tadi belum terpenuhi, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak. Jika parameter sudah terpenuhi, pengiriman TKI pun harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik,” pungkasnya. (Alf)
