JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Penyusunan APBN 2016 oleh DPR dan pemerintah dinilai menjadi ajang bancakan para mafia dan calo. Untuk itu Direktur Eksekutif Banggar Watch, Fahmi Hafel minta KPK mengawasi prosesnya.
"Penyusunan APBN 2016 sarat dengan kepentingan percaloan proyek-proyek oleh sejumlah Kepala Daerah, Kontraktor dan anggota legislatif banyak terjadi di Badan Anggaran DPR RI," ujar Fahmi Hafel di Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Fahmi mengungkapkan permainan mafia anggaran biasanya terjadi dalam pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran (Banggar). Besaran dana optimalisasi bergantung Panitia Kerja Pendapatan menekan pengeluaran pemerintah.
Selanjutnya, ujar Fahmi, anggota Banggar dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat yang mengurusi anggaran kementerian dan Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah.
"Pada tahap ini, perwakilan Kementerian telah melobi para politikus melalui Komisi-Komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai," ujar Fahmi memberikan gambaran permainan anggaran yang terjadi.
Tak hanya itu masih ada modus lain. Menurut Fahmi, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. "Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut," papar Fahmi.
Menurut Fahmi, permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di Kementerian atau Lembaga. Di sinilah perlu 'sinergi' dengan orang dalam agar proyek itu masuk rencana prioritas.
"Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR," tandas Fahmi.
Tak hanya di pemerintahan, Fahmi mengungkap pengusaha daerah juga menjalin 'sinergi' dengan anggota Dewan. Di sini, anggaran juga dibengkakkan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang.
Berdasarkan penelusurannya, Fahmi mengungkapkan beberapa anggota Banggar mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung 'fee' anggaran.
"Karena itu Banggar Watch akan memberikan sejumlah nama nama anggota legislatif yang diduga banyak melakukan pengaturan dan mark up proyek," ujar Fahmi. Dia juga mendesak KPK mengawasi pimpinan dan anggota Banggar DPR RI.(ris)
