JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPRRI dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo menyesalkan pemerintak yang tak pernah transparan dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Seharusnya, kata Harry, pemerintah dapat melaporkan secara intens terkait kondisi dan dinamika perminyakan nasional.

"Dari awal kita juga sudah ada kesepakatan dengan ESDM, seharusnya ESDM melalui pertamina supaya setiap periode itu, transparan melaporkan ke publik, bukan semata soal naik atau turunnya (harga) tapi soal perkembangan," kata Harry di Jakarta, Kamis (23/10/2015).

Menurutnya, sikap tertutup pemerintah akan menyulitkan publik dan DPR melakukan pengawasan. Padahal, kata dia, Komisi VII berulangkali mengingatkan supaya pemerintah menunjukkan publikasi secara berkala.

"Kan kalau harga pertamax plus yang non subsidi yang tidak ditataniagakan, itu kan pertamina setiap 15 hari evaluasi. Perlu naik, perlu turun, atau tetap. Harusnya yang regulated yang PSO, itu juga dibuat prosedur yang sama dengan mekanisme yang sama, tidak mesti harus turun tapi paling nggak ada publikasi sesuai harga internasional. Di sinilah kelemahan ESDM dan Pertamina dalam konteks fluktuasi harga dalam negeri yang mau tidak mau terkait harga BBM tadi. Udah itu aja intinya, itu sudah berkali-kali disuarakan di Komiisi VII," ungkapnya.(yn)