JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, upaya penindakan yang dilakukan KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi. Sebab, hingga kini masih banyak pejabat yang tertangkap tangan akibat perbuatan korupsi.

Menurut dia, kalaunegara serius menangani persoalan korupsiharus ada perubahan pada level politik pencegahan pengelolaan negara dalam kerangka pencegahan perilaku korup.

Margarito menyebut, dalam kerangka itu KPK tidak bisa hanya sekedar bertempur menggunakan hukum pidana alias main penjara atau mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT).

“Faktanya, main tindak terus, tindak terus tapi sama aja gitu kan (korupsi) tidak berkurang, seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan-tindakan itu, korupsi jalan terus,” kata Margarito saat dihubungi, Sabtu (4/5/2019).

Meskipun, kata Margarito, terlihat bahwa memang betul ada sedikit efek keluar dan pesan menakutkan atau mencegah dari penindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam memberantas korupsi seperti yang dikenal operasi tangkap tangan. Tetapi, faktanya tidak memberikan efek jera.

“Dalam faktanya tidak bekerja, tidak efektif juga. Itu menunjukkan bahwa cara kita menangani, politik kita menangani korupsi ini keliru,” ujarnya.

Dia memandang, penindakan KPK tidak tepat karena cuma mengandalkan hukum pidana dan tidak mendrive secara sungguh-sungguh. Misalnya, pencegahan dalam bentuk penciptaan tatanan dengan mengandalkan sanksi administrasi. Padahal, pola pelaku korupsi itu hanya mark up dan suap.

“Kalau kita lihat korupsi-korupsi ini kan mark up dan suap, cuma itu. Bagaimana bisa mark up tak terkendali, suap itu karena sebagian orang berbagi untuk dari nilai proyek. Nah, mark up harus diketahui jauh sebelum proyek atau anggaran itu dilaksanakan. Harus dicegah diawal, cuma masalahnya sistem kita tidak cukup handal untuk mencegah persoalan seperti itu,” jelas dia. (Alf)