JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Cawapres nomor 02 Sandiaga Unomenceritakan bagaimana sikap Capres pasangannya, Prabowo Subianto terait wacanaseruan "people power". Prabowo, kata Sandi, tak bisa mendikte rakyat.
"Pak Prabowo kemarin menjelaskan posisinya yang sangat tegas bahwa Pak Prabowo itu nggak bisa mendikte masyarakat akan melalukan apa, karena masyarakat Indonesia sudah cerdas," kata Sandi saat ditemui di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Selasa (7/5/2019).
"Masyarakat Indonesia sudah sangat dewasa. Jika ada kecurangan (dalam Pemilu 2019) pasti masyarakat Indonesia akan menilai sendiri," imbuhnya.
Prabowo, lanjut Sandi, menyatakan bukan dalam posisi yang dapat menginstruksikan rakyat untuk berbuat sesuatu.
Namun, Sandi sendiri tak bisa menyatakan secara lugas soal kemungkinan masyarakat untuk tidak turun ke jalan.
"Tentunya ada upaya-upaya untuk kita melaporkan (kecurangan) tersebut dan pelaporan tersebut (terkait Pilpres 2019) berjalan," ujarnya.
Cawapres nomor urut 02 itu menyebut bahwa Prabowo tidak ingin berhipotesa. Ketua Umum Gerindraitu, sebut Sandi, masih berharap kecurangan dalam pilpres bisa ditindaklanjuti.
"Dan ini meng-quote Prabowo juga bahwa, "let not put an hypothesis". Jangan berhipotesa, kita tunggu prosesnya. Kita harapkan untuk dilakukan perbaikan, dilakukan koreksi sesuai dengan laporan-laporan yang sudah kasat mata," terang Sandiaga sambil menirukan pernyataan Prabowo.
Seruan soal people power diketahui muncul pertama kali dari mulut politikus senior Amien Rais. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat yang diatur UU No 9/1998 memiliki batasan yang harus dipatuhi.
"Meski dilindungi UU 98, itu tidak absolut. Kita tahu itu UU 98 ini mengadopsi aturan kebebasan berekspresi. UU itu mengadopsi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Tito menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama DPD RI. Agenda rapat adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. (Alf)
