Masyarakat Harus Tau Kewenangan Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto

Oleh Fitriani pada hari Rabu, 15 Mei 2019 - 15:23:57 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1557908637.jpg

Menko Polhukam Wiranto memberi keterangan pers usai rapat koordinasi pengamanan di Kementerian Koordinator Polhukam. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, resmi terbentuk. Tim Hukum ini nantinya bertugas membantu memberi masukan atau kajian, terkait penanganan kasus-kasus salah ucap yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Namun, kehadiran Tim Asisten Hukum tersebut ditolak banyak kalangan. Wiranto dinilai berpotensi besar melenggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Merespon hal ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Suhendar mengaku belum tau terkait tugas dan wewenang Tim Asistensi Hukum tersebut.

Menurut dia, untuk menilai apakah bertentangan dengan HAM atau tidak, maka segala sesuatunya harus didudukkan secara proporsional terlebih dahulu.

"Sepanjang ia tidak dalam proses penegakaan hukum, atau bahkan meniadakan lembaga penegak hukum yang telah ada, saya kira tidak masalah. Apalagi jika keberadaan tim itu hanyalah kebutuhan internal Kementrian Kemenkopolhukam," ujar Suhendar kepada TeropongSenayan, Rabu (15/5/2019).

Peneliti dari Tangerang Transparancy Public Watch (TRUTH) itu melanjutkan, Tim Asistensi Hukum besutan Wiranto dapat dikatakan melanggar HAM dan menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi, bila tim tersebut menjadi lembaga eksternal yang melakukan intervensi kepada siapapun. Termasuk kepada intitusi penegak hukum, atau bahkan melakukan fungsi penegakan hukum. 

"Sepanjang hal ini tidak ada, maka Tim Asistensi Hukum legitimate dan bukanlah ancaman. Tapi untuk menilai itu, tentu tidak bisa hanya melihatnya dari luar. Artinya mesti dilihat sejauh mana dan apa saja yang menjadi kewenangannya, sebagai dasar untuk menilai apakah keberadaannya bermasalah atau tidak," tuturnya.

"Jadi, kita belum bisa menilainya, hanya berdasarkan asumsi atau bahkan berandai-andai, sebab ini menyangkut penyelenggaraan negara," imbuh pria yang digadang-gadang sebagai bakal calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), padq Pilkada 2020 mendatang.

Suhendar menjelaskan, bahwa Tim Asistensi Hukum tersebut melibatkan sekurang-kurangnya 6 lembaga negara, 13 ahli/pakar dari akademisi/apraktisi dan berbagai latarbelakang. Selain itu, mereka memiliki tugas/wewenang melakukan kajian dan asistensi hukum, lalu mengusulkan utk ditindaklanjuti hasil dari kajian hukum kepada aparat penegak hukum.

"Dengan demikian, tidak ada yang bermasalah dengan keberadaan tim ini. Selain itu, saya menilainya tim ini adalah forum ilmiah untuk merespon permasalahan hukum pasca pemilu. Jadi keberadaannya juga tidak menjadi ancaman bagi siapapun," pungkasnya. (Alf)

tag: #wiranto  

Bagikan Berita ini :