Berita
Oleh Fitriani pada hari Rabu, 15 Mei 2019 - 15:23:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Masyarakat Harus Tau Kewenangan Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto

tscom_news_photo_1557908637.jpg
Menko Polhukam Wiranto memberi keterangan pers usai rapat koordinasi pengamanan di Kementerian Koordinator Polhukam. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN) --Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, resmi terbentuk. Tim Hukum ini nantinya bertugas membantu memberi masukan atau kajian, terkait penanganan kasus-kasus salah ucap yang mengarah padapelanggaran hukum.

Namun, kehadiran Tim Asisten Hukum tersebutditolak banyak kalangan. Wirantodinilai berpotensi besar melenggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Merespon hal ini,Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Suhendar mengaku belum tau terkaittugas dan wewenang Tim Asistensi Hukum tersebut.

Menurut dia, untuk menilai apakah bertentangan dengan HAM atau tidak, maka segala sesuatunyaharus didudukkan secara proporsional terlebih dahulu.

"Sepanjang ia tidak dalam proses penegakaan hukum, atau bahkan meniadakan lembaga penegak hukum yang telah ada, saya kira tidak masalah. Apalagi jika keberadaan tim itu hanyalah kebutuhan internal Kementrian Kemenkopolhukam," ujar Suhendar kepada TeropongSenayan, Rabu (15/5/2019).

Peneliti dari Tangerang Transparancy Public Watch (TRUTH) itu melanjutkan, Tim Asistensi Hukum besutan Wiranto dapat dikatakan melanggar HAM dan menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi, bila tim tersebutmenjadi lembaga eksternal yang melakukan intervensi kepada siapapun. Termasuk kepadaintitusi penegak hukum, atau bahkan melakukan fungsi penegakan hukum.

"Sepanjang hal ini tidak ada, maka Tim Asistensi Hukum legitimate dan bukanlah ancaman. Tapiuntuk menilai itu, tentu tidak bisa hanya melihatnya dari luar. Artinya mesti dilihat sejauh mana dan apa saja yang menjadi kewenangannya, sebagai dasar untuk menilai apakah keberadaannya bermasalah atau tidak," tuturnya.

"Jadi, kita belum bisa menilainya,hanya berdasarkan asumsi atau bahkan berandai-andai, sebab ini menyangkut penyelenggaraan negara," imbuh pria yang digadang-gadang sebagai bakal calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), padq Pilkada 2020 mendatang.

Suhendar menjelaskan, bahwa Tim Asistensi Hukum tersebut melibatkan sekurang-kurangnya 6 lembaga negara, 13 ahli/pakar dari akademisi/apraktisi dan berbagai latarbelakang. Selain itu, mereka memiliki tugas/wewenang melakukan kajian dan asistensi hukum, lalu mengusulkan utk ditindaklanjuti hasil dari kajian hukum kepada aparat penegak hukum.

"Dengan demikian, tidak ada yang bermasalah dengan keberadaan tim ini. Selain itu, saya menilainya tim ini adalah forum ilmiah untuk merespon permasalahan hukum pasca pemilu. Jadi keberadaannya juga tidak menjadi ancaman bagi siapapun," pungkasnya. (Alf)

tag: #wiranto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Politikus PDIP: Penerapan New Normal Tanpa Persiapan Matang, Hanya Akan Menimbulkan Kematian Massal

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Indonesia bersiap memasuki fase New Normal atau penormalan baru ditengah pandemi covid-19. Sejumlah langkah dan strategi disiapkan pemerintah termasuk melibatkan aparat ...
Berita

Guru Besar IPB :  New Normal Berlaku Jika Covid-19 Tidak Bertambah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menjelaskan Indonesia baru mencapai situasi new normal jika jumlah kasus Covid-19 baru secara harian ...