Berita
Oleh ferdiansyah pada hari Sabtu, 18 Mei 2019 - 18:46:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Beda dengan Pilpres, BPN Akan Bawa Sengketa Pileg ke MK

tscom_news_photo_1558178931.jpeg
Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan membawa sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan ini berbeda dengan sengketa Pilpres, yang tidak akan diselesaikan di lembaga peradilan tersebut.

Untuk sengketa Pilpres, kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, pihaknya menegaskan untuk mengambil langkah-langkah konstitusional.

"Sementara ini di Bawaslu. Terus terang, kita belum terpikir ke MK," tutur Andre Rosiade, dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Langkah tersebut berbeda ketika BPN Prabowo-Sandi membicarakan urusan pemilihan legislatif (pileg). Untuk pileg, Andre menerangkan, pihaknya akan mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK.

"Ada beberapa dapil yang kita bawa ke MK. Jadi jelas langkah-langkahnya sangat-sangat konstitusional," kata dia.

Dia menjelaskan, pendekatan penyelesaian permasalahan pilpres dan pileg berbeda karena beberapa alasan. Alasan itu, yakni adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Dia menyebut yaitu indikasi pelibatan aparat keamanan untuk memaksa kepala daerah dan kepala desa mendukung petahana serta adanya indikasi mobilisasi BUMN dan aparatur sipil negara (ASN) itu ada di pilpres, bukan pileg.

"Jadi pendekatannya berbeda. Tapi itu kan cara-cara konstitusional," jelasnya. (plt)

tag: #mahkamah-konstitusi  #pemilu-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...