JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Indonesia sedang menjadi incaran investasi pembangunan data center. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah rencana pengembangan pusat data berskala besar di Batam dengan nilai investasi dan potensi penerimaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Pengamat Pemerintahan UNPAM, Muhammad Akbar Maulana menyatakan di atas kertas, ini terlihat menjanjikan. Karena, data center dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi, transformasi digital, dan masa depan ekonomi berbasis data.

"Pemerintah tentu melihat peluang besar untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Namun pertanyaannya sederhana, apakah kita sudah benar-benar siap?" kata Akbar pada wartawan, Selasa 16 Juni 2026.

Ia mengungkapkan, ramai pemberitaan tentang sejumlah wilayah di Amerika Serikat yang tengah menghadapi gelombang protes akibat masifnya pembangunan data center. Bukan karena masyarakat anti teknologi, melainkan karena fasilitas ini membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah sangat besar. Akibatnya, muncul kekhawatiran terhadap ketersediaan energi, kenaikan biaya utilitas, hingga tekanan terhadap lingkungan hidup.

"Jika negara dengan infrastruktur energi yang relatif kuat saja menghadapi persoalan tersebut, maka Indonesia perlu berpikir jauh lebih hati-hati. Sebab realitas yang dihadapi masyarakat hari ini masih sangat mendasar," ungkapnya.

Akbar menyebut, di berbagai daerah, pasokan listrik belum sepenuhnya stabil. Akses air bersih masih menjadi persoalan. Sebagian masyarakat bahkan masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Banyak keluarga yang lebih sibuk memikirkan besok bisa makan apa dibanding membayangkan kecanggihan kecerdasan buatan atau komputasi awan," ungkapnya lagi.

Ia menegaskan bahwa bukan berarti pembangunan data center harus ditolak. Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari. Indonesia juga tidak boleh tertinggal dalam persaingan digital global.

"Namun pembangunan harus memiliki skala prioritas yang jelas. Jangan sampai negara terlalu sibuk melayani kebutuhan server dan mesin, sementara kebutuhan dasar manusia masih belum sepenuhnya terpenuhi. Jangan sampai listrik untuk industri masa depan melimpah, tetapi masyarakat di beberapa wilayah masih harus menghadapi pemadaman. Jangan sampai air digunakan untuk mendinginkan ribuan rak server, sementara sebagian warga masih kesulitan mendapatkan air bersih yang layak," kata Akbar.

Ia menekankan, pemerintah perlu mengambil posisi yang bijak. Investasi harus diterima, tetapi dengan perhitungan yang matang. Kapasitas energi nasional, keberlanjutan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan dampak jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya nilai investasi yang masuk.

Karena, lanjutnya, ukuran kemajuan sebuah negara bukan sekadar berapa banyak data center yang berhasil dibangun. Ukuran kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika teknologi berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat.

"Persoalan masyarakat Indonesia saat ini bukan tentang penyimpanan data atau kecerdasan buatan. Persoalannya masih sangat sederhana, listrik yang stabil, air yang tersedia, pekerjaan yang layak, dan kepastian bahwa esok hari dapur mereka tetap bisa mengepul. Jika kebutuhan dasar itu belum sepenuhnya terjamin, maka pertanyaan yang patut diajukan bukan seberapa cepat kita membangun pusat data. Melainkan, apakah pembangunan yang sedang kita kejar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat yang paling mendasar?" pungkasnya.