Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 29 Mei 2019 - 17:15:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamat ini Akui Banyak Hal Kurang Wajar di Pilpres 2019

tscom_news_photo_1559124945.jpg
Ketua KPU Arief Budiman (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Tahapan pemilihan Capres-Cawapres Indonesia periode 2019-2024 hampir tuntas. Namun,kubuPrabowo-Sandi menggugat hasil penghitungan suara final yang dilakukan KPU pada Jumat 21/5 dini hari.

Meresponhal ini, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, Muhammad Tri Andika menilai bahwa pemilu 2019 merupakan pemilu yang memiliki tantangan paling berat diantara pemilu sebelumnya.

Dijelaskan Tri Andika, bahwa banyak kejanggalan yang terjadi pada pilpres 2019 ini sehingga membuat masyarakat bingung, dan ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

"Banyak hal-hal yang dinilai kurang wajar terjadi, mulai dari adanya dugaan 17,5 juta DPT bermasalah, pengumuman hasil suara final pada dini hari, hingga meninggalnya ratusan petugas KPPS. Saya kira ini berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara" ujar Pengamat Politik ini.

Data KPU menyebutkan ada 382 anggota KPPS yang meninggal dunia, dan 3.538 yang sakit. Ini membuktikan ada mekanisme yang salah dalam manajemen yang diterapkan KPU sehingga harus di evaluasi.

"Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS. Apakah faktor medis, atau ada faktor lain. Harus ada investigasi yang serius, transparan, dan tuntas. Saya belum melihat adanya usaha kearah sana. Saya kira ada penerapan manajemen yang salah sehingga perlu dilakukan evaluasi. Sebab, kalau sampai penyebab banyaknya anggota KPPS yang meninggal ini tidak diketahui, bisa jadi di pemilu selanjutnya tidak ada yang mau bertugas menjadi KPPS." tutur Tri Andika.

Andika mengatakan bahwa pemilu kali ini merupakan pemilu serentak pertama sehingga memiliki tantangan yang berat, dan evaluasi perlu dilakukan guna menjadi bahan untuk menyempurnakan sistem pemilu yang baik kedepan.

"Perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam pada KPU, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Hasil evaluasi ini akan menjadi penyempurna sistem KPU kedepannya. Ini menyangkut nyawa manusia, sehingga harus diprioritaskan" ujar Andika

Ketika ditanya tentang gugatan tim Prabowo Sandi ke MK, Andika menilai itu sebuah langkah yang konstitusional untuk mencari jawaban dari banyaknya kejanggalan yang terjadi.

"Saya kira itu langkah yang konstitusional. Patut didukung oleh semua pihak. Agar, dugaan kejanggalan yang terjadi seperti yang saya uraikan, baik tentang dugaan 17,5 juta DPT bermasalah, pengumuman KPU dini hari, tidak singkronnya Situng KPU, bisa ditemukan jawabannya secara terbuka dan tuntas." tutur Andika.

Selanjutnya Andika mengatakan sebenarnya semua polemik ini tidak perlu terjadi, jika setiap pemilu dilakukan evaluasi sehingga diketahui hal-hal penyempurnaan yang perlu dilakukan pada pemilu selanjutnya.

"Maka saya katakan bahwa evaluasi itu adalah kunci. Jika setiap pemilu dilakukan evaluasi, maka dugaan 17,5 juta DPT bermasalah tidak akan terjadi. Sampai saat ini saya belum melihat KPU menjelaskan secara gamblang tentang isu DPT ini. Saya kira ini penting agar opini publik bisa terjaga" tutup Andika. (Alf)

tag: #kpu  #pilpres-2019  #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Muda Imbau Masyarakat Lebih Waspada Soal Maraknya Kasus Pembobolan Rekening ATM Lewat Setruk

Oleh Givary Apriman
pada hari Sabtu, 08 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Industri perbankan tanah air kembali mendapat sorotan pasca terungkapnya kasus pembobolan rekening nasabah dengan memanfaatkan informasi yang tercantum pada setruk ...
Berita

Waspada, Zona Merah Masih Banyak

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah di Jawa Barat yang masuk kategori zona merah COVID-19. Hal tersebut terungkap saat Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof ...