Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 04 Jul 2019 - 08:30:41 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Diminta Tegur Menteri BUMN Untuk Selesaikan Pelabuhan Marunda

tscom_news_photo_1562203841.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk turun tangan atas konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

Salah satu pendiri KBN, Yustian Ismail (70) mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan karena proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini untuk membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan impor. Apalagi, Jokowi mau menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim.

“Pelabuhan Marunda ini akan mendukung program pemerintah, apalagi saat ini Pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan poros maritim dan meningkatkan ekspor dan impor,” kata Yustian di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Marunda bisa menopang Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki pelayanan berbeda. Sebab, Pelabuhan Marunda melayani muatan curah seperti komoditas cair, batu bara dan lainnya. Sedangkan, kegiatan pelabuhan di Tanjung Priok konsentrasi terhadap kontainer.

“Kalau sekarang sudah ada pelabuhan yang dibangun KCN, harusnya KBN kembali ke fungsi awalnya sebagai penyedia dan penyewa kawasan berikat yang didukung oleh Pelabuhan Marunda, sehingga kegiatan ekspor-impor bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Yustian sedikit menceritakan saat itu fungsi KBN cuma sebagai tempat untuk menyediakan dan menyewakan lahan, namun KBN tidak punya keahlian tentang pelabuhan sehingga belum ada hubungan kerja sama antara KBN dengan KCN untuk membangun Pelabuhan Marunda.

“Permasalahan KBN vs KCN terjadi ketika Sattar Taba menjabat. Itupun KTU tidak membangun di lahan KBN, karena itu bukan lahan KBN tapi hanya menempel dengan lahan KBN. KCN yang menjadi perusahaan yang mengoperasionalkan pelabuhan hanya memanfaatkan fasilitas jalan milik KBN,” jelas dia.

Oleh karena itu, Yustian berharap Presiden Jokowi menegur Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar menyelesaikan perselisihan antara KBN dengan KCN dalam proyek Pelabuhan Marunda.

“Jokowi harus bilang sama Ibu Rini (Menteri BUMN) dan Menteri Perhubungan bahwa ini Pelabuhan Marunda sangat penting dalam kegiatan pelabuhan. Menteri juga harus turun tangan, jangan diam. Menteri Perhubungan kemana?,” katanya.

Padahal, kata dia, proyek Pelabuhan Marunda ini secara de facto sudah berjalan dan tidak memiliki gangguan selama 12 tahun. Namun, kenapa sekarang justru malah dipersoalkan oleh KBN yang statusnya tidak memiliki lahan disana.

“Saya tahunya KBN mau ambil saham mayoritas, padahal KBN tidak punya lahan. Paling ideal kembalikan ke konsep awal pergudangan, pabrik. KCN silahkan saja lanjutkan, karena saling menguntungkan negara,” tandasnya.

tag: #rini-soemarno  #menteri-bumn  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Mengapa Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Naik, Anies Justru Merosot

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 12 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGGSENAYAN) - Wabah COVID-19 memang memberikan panggung kepada kepala daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja untuk rakyat.  Hampir semua kepala daerah di Pulau ...
Berita

Netty Aher Minta Pemerintah Gratiskan Rapid Test untuk Masyarakat Tidak Mampu

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespon Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait besaran batas maksimal tarif pemeriksaan rapid test. ...