Berita
Oleh Fitriani pada hari Jumat, 05 Jul 2019 - 20:48:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Garam Cirebon Tak Laku, Petani Sebut Permen Perdagangan No 125/2015 Sebagai Biang Kerok

tscom_news_photo_1562334538.jpg
Petani garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Jelang panen garam rakyat tahun ini, masyarakat petambak garam, khususnya di Cirebon Jawa Barat malah mengeluh.

Pasalnya, dalam sepekan initerjadi penumpukan garam rakyat di sejumlah gudang yang tidak terserap oleh pasar. Padahalharga garam sudah sangat rendah, yaitu Rp300 per kg.

“Kondisi ini menggambarkan betapa tata kelola garam di Indonesia tak mengalami perbaikan. Setiap tahun, kami harus berhadapan dengan permasalahan harga, iklim, dan impor. Seakan-akan garam rakyat dibiarkan mati di tempat," ujar Sekretaris Jenderal Persatuan Petambak Garam Indonesia Waji, pada Jum"at (05/07/2019).

Menurutnya, masalah ini sudah menahun dan tak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah.

"Apalagi, pemerintah Indonesia telah menetapkan kuota impor garam untuk tahun 2019 sebanyak 2,7 juta ton," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menjelaskan, bahwa tata kelola garam di Indonesia semakin hancur karena pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

“Inilah regulasi yang secara terang-terangan menghancurkan tata kelola garam nasional setelah sebelumnya Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015,” jelasnya.

Susan menggarisbawahi dua persoalan mendasar dalam PP 9 Tahun 2018 yang menghancurkan tata kelola garam nasional, yakni, pertama, pasal 5 ayat 3 mengenai volume dan waktu impor, sebagaimana tertulis, volume dan waktu pemasukan komoditas pergaraman ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

Kedua, pasal 6 persetujuan komoditas impor, sebagaimana tertulis, persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk bahan baku dan bahan penolong industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

“Dua pasal ini merupakan bentuk nyata liberalisasi garam nasional atas nama industri. PP 9 Tahun 2018 ini jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” katanya.

Dalam hal tata kelola Garam, UU No. 7 Tahun 2016 memandatkan bahwa Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman harus dilakukan melalui penetapan waktu pemasukan.

“Dalam hal ini impor garam tidak boleh dilakukan berdekatan dengan musim panen garam rakyat karena akan berdampak terhadap turunnya harga garam di tingkat masyarakat,” imbuh dia.

Tak hanya itu, menurut Susan, UU No. 7 Tahun 2016 memandatkan impor komoditas garam harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri terkait, dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah dua hal yang dilanggar oleh PP 9 Tahun 2018. Masih kata Susan, UU No. 7 Tahun 2016 telah mengatur persoalan tata garam nasional secara komprehensif, mulai dari perlindungan petambak garam sampai dengan pengendalian impor.

“Namun Pemerintah pusat justru tidak menjadikan UU ini sebagai pedoman, malah membuat regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat,” bebernya.

Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 12 UU 7 Tahun 2016, Pemerintah dimandatkan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam dengan cara sebagai berikut:

1. Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman.

2. Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman.

3. Jaminan kepastian usaha.

4. Jaminan risiko penangkapan ikan. pembudidayaan ikan, dan pergaraman.

5. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

6. Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan.

8. Fasilitasi dan bantuan hukum.

9. Pendidikan dan pelatihan.

10. Penyuluhan dan pendampingan.

11. Kemitraan usaha.

12. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

13. Penguatan kelembagaan.

“Pada masa yang akan datang, Indonesia harus berdaulat dalam urusan garam. Artinya pemerintah harus kembali kepada UU 7 Tahun 2016 sebagai aturan main dalam menata pergaraman nasional,” tutupnya. (Alf)

tag: #kementerian-perdagangan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I: Mau Dibawa ke Mana TVRI?

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyesalkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang tetap memilih Direktur Utama (Dirut) TVRI baru-baru ini. Untuk diketahui, Iman ...
Berita

Menteri PPN: Bali Akan Dibuka Kembali Untuk Wisatawan Juli Mendatang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso manoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan membuka kembali aktivitas bisnis di Bali untuk menarik minta wisatawan ke sana, ...