Opini
Oleh Rizal Fadillah pada hari Senin, 08 Jul 2019 - 08:42:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Tragedi Krakatau Steel

tscom_news_photo_1562550123.jpg
(Sumber foto : Istimewa)

Gonjang ganjing kebangkrutan salah satu Industri Strategis kita PT Krakatau Steel memprihatinkan. Ini bukan semata disebabkah lemahnya manajemen internal perusahaan akan tetapi karena Pemerintah lalai memberi perhatian dan prioritas pengembangan pada BUMN. Orientasi kebijakan tidak pada proteksi untuk memelihara industri kebanggaan nasional, malah sebaliknya yang terjadi adalah "pelepasan" dan penjualan aset aset strategis negara. Atau terlalu membuka keran impor sehingga terkesan "sengaja" menghancurkan aset strategis negara.

Produksi baja kita 6-7 juta ton per tahun, canangan klaster 10 juta baru tahun 2025. Bandingkan dengan China yang 1 milyar ton per tahun. Korea saja cuma 60 juta ton dan Jepang 80 juta ton per tahun.

Pastilah akan terjadi pembantaian di ladang persaingan. Belum lagi beredar beji dan baja ilegal China di pasaran. Harga murah baja impor China sangat memukul Krakatau. Pemerintah tidak melakukan intervensi.
Akhirnya tentu yang terjadi adalah PHK karyawan meski dengan bahasa "restrukturisasi" dan "pengalihan" ke anak perusahaan.

PT Krakatau Steel bersama PT PAL, PT DI, PT INTI, PT Pindad , PT KAI, PT Dahana, PT Boma Bisma, dan PT LEN adalah Industri Strategis yang eksisensi dan pengembangannya menunjukkan kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia. Menyangkut hajat orang banyak, menghasilkan nilai tambah SDA, serta berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
PT Krakatau Steel nampaknya "dilepas" dari perhatian dan prioritas. Bahkan Pemerintah lebih condong membangun industri baja swasta dengan mengundang investasi asing sebagaimana yang menjadi "kesukaannya".

Di Batu Licin Kalsel berdiri perusahaan patungan dengan saham mayoritas China Nikel Resources. Begitu juga di Morowali Sulteng Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) produk pabrik baja China menyaingi secara tak sehat Krakatau Steel.

Kini kita butuh pemerintahan yang peduli dan memiliki nasionalisme tinggi dalam membangun industri. Jangan mengelola negara dengan semata kacamata bisnis.

Asing berinvestasi demi keuntungan diri dan negaranya. Capital flight selalu terjadi. Inilah yang disebut penjajahan terselubung. Dengan memperbanyak investasi industri baja asing maka itu sama saja dengan membunuh perusahaan nasional sendiri. Krakatau Steel tidak lagi menjadi industri strategis.

Keberadaannya dihancurkan sendiri oleh diri kita, kebijakan kita, pemerintah kita. Kasihan karyawan bangsa kita.

Pola pengelolaan negara dengan semata bisnis, apalagi berorientasi komisi, tentu telah melenceng dari cita cita untuk apa kita merdeka dan bernegara. Penguasa harus menjadi negarawan yang berfikir dan berkhidmat bagi kebahagian warga negara ke depan. Membangun peradaban dan kesejahteraan. Bukan semata infrastruktur yang memukau tapi memukul. Membunuh dan menghancurkan. Menggadaikan dan menjual.

Kita butuh pemimpin yang pejuang bukan pecundang dan pedagang. Atau berkaliber penghutang yang otaknya hanya dipenuhi dengan fikiran atau lamunan uang, uang, dan uang.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Opini Lainnya
Opini

Sentilan Presiden, Gonjang Ganjing APBN, dan Jerat Utang SMI

Oleh Fuad Bawazier Menteri Keuangan Era Orde Baru
pada hari Sabtu, 06 Jun 2020
Dengan santunnya Presiden Jokowi menyentil tim ekonomi kabinet yaitu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas agar dalam menyusun APBN 2020 lebih cermat, lebih tepat, lebih detil, ...
Opini

Ancaman Donald Tump Berlebihan

Pemerintah memang harus berupaya dan terus bekerja keras meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Apakah melalui sumber-sumber yang sudah ada dan masuk dalam aturan perundangan kita, maupun ...