JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau dinamika di Partai Golkar jelang digelarnya pemilihan ketua umum padaMunas Golkar bulan Desember.

Boyamin juga meminta KPK menelusuri dugaan adanya hengky-pengky dalam pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024 di Komisi XI DPR RI.

Dia mengungkapkan,dugaan sumber dana yang diberikan kepada seluruh DPD tingkat II Partai Golkar se-Jawa Tengah sebesar 1000 Dolar Singapura berasal dari hengky-pengky dalam pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024 di Komisi XI DPR RI.

Sumber TeropongSenayan menjelaskan, permainan hengky pengky dalam penentuan calon anggota BPK RI dilakukan oleh pengusaha berinisial A, lalu diserahkan kepada salah satu pengurus DPP Partai Golkar yang juga berinisial A.

"Jika benar informasi ini sungguh disayangkan dan aku benar-benar sedih betapa penyelenggaraan negara oleh oknum tertentu menjadi sarana untuk mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan rakyat," kata Boyamin saat dihubungi, Jumat (9/8/2019).

Boyamin mengaku, dirinya sudah lama mendengar isu bahwa pemilihan pimpinan BPK terjadi dugaan suap dan gratifikasi meskipun memang sulit pembuktiannya.

"Kita minta KPK untuk segera menelusurinya dengan segala kewenangan dan alat sadap untuk membongkar dugaan praktek henky pengky ini dengan serius dan mendalam serta tetap menganut azas praduga tidak bersalah," kata Boyamin.

Boyamin mengaku prihatin dengan perkembangan dunia politik saat ini yang kental transaksi. "Zaman kami saat masih orde baru tidak ada praktek begini, sungguh disayangkan karena kita sering mengecam orde baru namun kenyataannya kita saat ini tidak lebih baik dari Orde Baru," katanya.

"Sebagai politisi senior, aku menyarankan kepada pemilik suara di Golkar untuk tidak memilih calon Ketum yang diduga transaksional demi kebaikan masa depan Golkar sendiri," tambah dia. (Alf)