JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari angkat suara mengenai tersinggungnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pidato kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) mengenai studi banding ke luar negeri.

Menurut Eva, dalam pidato kenegaraan Jokowi tak ada unsur menyudutkan siapapun, termasuk Anies.Bahkan, dia menilai Anies terlihat sensi (sensitif).

"Aku nggak yakin Pak Jokowi nyindir Anies, kena gitu loh. Itu kan umum, pernyataan umum, karena dia pengin kita menggunakan duit setiap sennya itu ya produktif. Nggak usah untuk hal-hal yang nggak produktif, begitu. Aku juga maknainya begitu. Kok sensi banget ya Mas Anies? Karena dia sudah dibahas kan beberapa kali oleh Mas Tjahjo, jadi sensi," tuturnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Jumat (16/8/2019)

Tak hanya itu, dia juga menyebut para pimpinan negara lainnya pun tak ada yang menyoalkan tentang bahasa, karena bukan kompetisi bahasa

"Jadi apa itu, pemimpin UE (Uni Eropa), Inggris, Amerika, semua "appreciate". Dan tidak seorang pun menyoal bahasa, karena "its not important". Apalagi menurut UU Protokol kan harus berbahasa Indonesia memang. Jadi ini bukan kompetisi Bahasa Inggris," papar Eva

Oleh karena itu,menurut Eva, kinerja dan output menjadi hal terpenting. Dia juga mengingatkan untuk mengaitkan dengan dampak yang dihasilkan.

"Tapi yang paling penting kinerja, output. Tadi (saat pidato kenegaraan di DPR) Pak Jokowi mengingatkan, sekarang saatnya kita bicara impact dan outcome, not only output," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kebiasaan eksekutif melakukan studi banding alias kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Anies kemudian menyinggung soal kemampuan berbahasa internasional atau Inggris penting untuk pemimpin yang berangkat ke luar negeri.

"Jadi, kalau mau berangkat pakai bahasa internasional, jadi ke sana bukan menonton, bukan mendengarkan, tapi menceritakan Indonesia," kata Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sementara itu, dalam pidatonya di forum sidang bersama dengan DPD-DPR, Presiden Jokowi menyinggung soal kebiasaan eksekutif melakukan studi banding ke luar negeri. Jokowi mengingatkan saat ini sudah mudah mengakses informasi dari luar negeri.

"Ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, permen, ataupun perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi," kata Jokowi saat membacakan pidato di kompleks parlemen, Jumat (16/8/2019).(plt)