Berita

Tanpa Muqaddimah dan Salawat

Doa Muhadjir di HUT RI Tuai Kritik

Oleh Mandra Pradipta pada hari Sabtu, 17 Agu 2019 - 13:56:45 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1566025005.jpg

Muhadjir Effendy (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengkritik pembacaan doa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat acara perayaan HUT ke-74 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Muslim, Muhadjir tidak pantas baca doa karena tidak memgawali dengan muqadimah atau pembukaan. 

Misalnya dengan memuji Allah dan membaca salawat. Selain dalam pembukaan doa, di akhir doa juga ada penutupnya.

"Pembaca doa tidak pantas dia itu. Seharusnya ada Assalamualaikum dulu atau salawat dulu, ini tidak pakai. Padahal itu kunci segala-segalanya bagi mayoritas muslim," kata Muslim di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

"Dipembukaan doa tidak pakai salam dan salawat, lalu di penutupan juga tidak pakai. Ada apa ini, atau memang sengaja dilakukan, ini tidak baik. Apa maksudnya membacakan doa seperti itu," tambahnya.

Politisi asal Aceh ini pun menilai sikap Muhadjir telah menciderai detik-detik proklamasi yang selama ini menjunjung tinggi nilai agama. 

Apalagi, doa tersebut dibacakan sekelas level menteri yang notabenenya paham dengan urusan agama dan sejarah kemerdekaan.

"Jadi Muhadjir tidak pantas diprioritaskan jadi menteri lagi. Saya sebagai kader Muhammadiyah paham betul soal muqadimah dan salawat, karena itu membuat hati tenang," jelasnya.

Ditambahkannya, sebagai kader Muhammadiyah tidak pantas begitu. Seharusnya Muhadjir paham dengan kultur yang ada di Indonesia.

"Sejak 5 tahun berturut-turut saya mengikuti acara detik-detik proklamasi hanya kali inilah pembacaan doa tidak ada muqadimahnya, apa lagi beliau seorang menteri Pendidikan, seorang pendidik, dan terdidik, yang paham dengan kultur keragaman beragamanya," paparnya.

"Rasanya tidak pantas seorang menteri demikian, berharap ke Presiden tidak diberi lagi jabatan menteri atau jabatan lainya di pemerintahan Jokowi," tegasnya. (ahm)

tag: #mendikbud  #hut-ri  

Bagikan Berita ini :