Masalah etnis atau agama tentu rentan. Ini masalah krusial berbangsa dan bernegara. Karenanya mesti antisipasi serius. Kasus persekusi di asrama mahasiswa Papua dikarenakan tidak sabar dan emosi yang dikedepankan. Semestinya yang diduga merusak bendera dan tiangnya itu yang disasar, bukan kolektif mahasiswa Papua hingga keluar kalimat penistaan etnis. Konsekuensinya adalah berbalas aksi yang kemudian disebut rusuh.

Masalah Papua memang rentan di samping secara fisik rakyat Papua berbeda dengan rakyat Indonesia kebanyakan, juga menjadi sasaran asing yang berkepentingan politik, ekonomi dan lainnya. Sebagaimana Timor Timur maka Papua adalah pintu masuk lain untuk "pangkalan" kepentingan. Separatisme tidak berdiri sendiri. Indonesia mesti memiliki daya cengkeram kuat baik militer, kebijakan pembangunan, maupun kewibawaan seorang Presiden. Soekarno dulu mampu meyakinkan dan menguatkan Papua masuk ke dalam negara Indonesia meski harus melalui operasi "Pembebasan Irian Barat".

Ketika kini Papua khususnya Manokwari rusuh upaya pemadaman tidak mudah. Presiden tak ada suara, padahal baru menjadi inspektur upacara di hari kemerdekaan dan berdiri "gagah". Netizen mulai sinis berkomentar mana Jokowi, Wiranto, Moeldoko, mana Densus 88, mana Brimob garang, mana banser yang biasa "ribut" soal terorisme dan persekusi para tokoh Islam. Banser yang biasa hebat membubarkan pengajian dan sang pengawal NKRI harga mati. OPM dipastikan akan menyusup dan bergerak memanfaatkan momen kerusuhan ini. Polri yang ingin menjadi pilar negara "democratic policing" harus serius bergerak. Malu jika hanya bisa merajalela di 21-22 Mei. Urusan "target" umat Islam cepat sekali membangun opini dan bertindak.

Persoalan etnis dan agama mesti cepat diatasi. Bukan dipanas panasi. Seperti ketersinggungan NTT pada UAS jika ada pihak apalagi pejabat ikut manas manasi, bukan mustahil ada tindakan balasan yang bernuansa gesekan agama. Seperti gesekan etnis maka gesekan agama bisa lebih parah untuk mengatasinya. Presiden mesti berwibawa bertindak. Instruksi mesti jelas untuk meredam.

Jika Papua sukses mengacak-acak, maka daerah lain akan mencontoh apakah Aceh, Maluku, atau NTT dan lainnya. Persatuan Indonesia menjadi terancam. Posisi Presiden sedang rawan karena tidak terlalu kuat legitimasinya. Pemilu pemilihannya bermasalah. Rakyat tidak sepenuhnya berada di belakang Presiden Jokowi. Karenanya pilihan strategis adalah meredam dan menyelesaikan kerusuhan Papua dan tidak membesarkan masalah UAS. Etnis dan agama harus dijaga dengan langkah dan kebijakan yang lebih nyata.

20 Agustus 2019 (*)