JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kontroversi pin emasuntuk anggota dewan masih berlanjut, bahkan kini naik level dari yang sebelumnya di DPRD DKI,menjadi melebar ke DPR RI di Senayan.

Polemik pin emas ini berawal saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pin emas DPRD DKI dengan anggaran Rp 1,3 miliar yang akan dibagikan ke penghuni baru DPRD DKI yang berlokasi di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. PSI sendiri diketahui memperoleh delapan kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. PSI menolak pin emas dan minta diganti kuningan.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar. Pin emas tersebut dipesan dari PT Antam (Persero) Tbk.

"Kami pesan di Antam," kata kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Indra menjelaskan dana Rp 5,5 miliar merupakan pagu anggaran yang dialokasikan. Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan pin emas tersebut tak sampai Rp 4,5 miliar.

"HPS-nya untuk pengadaan pin sebesar Rp 4,17 miliar," sebut Indra.

Pengadaan pin emas itu sendiri masih dalam proses lelang. Dia memastikan harga pembelian pin emas itu nantinya akan di bawah HPS.

"Nanti hasil lelangnya pasti di bawah HPS. (Lelang) belum (selesai), sedang proses," jelasnya.

Indra sebelumnya mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota DPR dilakukan setiap pergantian periode jabatan. Pin tersebut merupakan akses anggota Dewan.

"Iya itu kan memang harus disediakan. Itu pin kan identitas untuk akses di ruang rapat," kata Indra. (Alf)