JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendukung desakan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) beroktan tinggi. Dukungan ini sebagai komitmen mewujudkan udara bersih.

“Jadi buat kami, kalau Pemerintah ingin mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, ini sangat gembira,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Menurut Yohannes, dalam memproduksi mobil, industri otomotif patuh pada aturan yang ada. Diantaranya tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

“Pada saat keluar pabrik, dilakukan inspection dan kami akan complience dengan peraturan pemerintah. Itu sudah pasti, karena kalau tidak, terlalu besar risikonya buat kami. Dengan demikian, BBM yang dipergunakan juga harus sesuai dengan spesifikasi mobil. Kalau tidak, nanti susah mobil kita,” ujarnya.

Menyinggung BBM yang memenuhi kriteria, Yohannes menegaskan BBM dengan oktan rendah, 88 atau 89, jelas tidak termasuk. Standar minimal harus memiliki oktan 91-92, sedangkan untuk BBM RON 98 itu lebih baik.

Dukungan terhadap penggunaan BBM berkualitas dengan oktan minimal 92, juga disuarakan Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Menurut dia, transisi penggunaan BBM dari RON rendah ke RON minimal 92 memang sudah sangat mendesak Selain untuk menjaga kualitas udara, juga untuk melindungi warga dari bahaya berbagai penyakit, seperti kanker. Dengan demikian, memang tidak ada alasan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menunda kebijakan transisi BBM tersebut.

“Pada 2016 saja, sebanyak 58 persen penduduk Jakarta itu ada kejadian sekitar 6 juta insiden penyakit yang ada hubungan dengan udara. Beban biaya maksimal yang diakibatkan mencapai Rp21 triliun,” kata Fajri.

Dengan demikian, desakan transisi menuju BBM oktan tinggi yang ramah lingkungan sangat relevan dengan perlindungan warga, baik itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mapun hak atas kesehatan bagi warga negara.

“Itu salah satu tindakan perlindungan dan memang pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak warganya,” jelas Fajri.

Sebelumnya desakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan penjualan BBM oktan rendah, sebelumnya dilontakan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB).

Menurut Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin alias Puput, pencemaran udara Jakarta akhir-akhir ini sedemikian parah dengan status tidak sehat. Jakarta juga sering menempati posisi teratas sebagai kota yang paling tercemar di dunia.(plt)