Judul ini hanya menggambarkan betapa skeptisnya masalah Papua ditangani. Papua yang menjadi "mainan politik" hanya untuk berebut sejumput kekuasaan. Ketika manuver kepentingan pendek dilakukan maka kepentingan panjang akan menangkapnya. Kerusuhan Papua seperti skim politik kerusuhan lain yang "dimainkan" semakin menggelinding serius dan dapat "out of control". Referendum pemisahan menjadi semakin besar gaungnya.

Mengingat di Papua kepentingan asing ikut menentukan, maka gerakan kemandirian akan meminta dukungan internasional. PBB pun ikut berbicara dan sangat mungkin "menekan Indonesia". Nah jika referendum Papua diberikan sudah bisa dipastikan rakyat Papua akan lebih senang melepaskan diri dari Republik Indonesia. Emosi politik kekinian sangat mendukung untuk berpisahnya Papua dari Indonesia.

Kebijakan lemah yang didukung kewibawaan Presiden yang juga lemah mempercepat pencapaian tujuan. "Saya Pancasila saya Indonesia" lebih pada pernyataan daripada kemauan dan kemampuan. Kesibukan memikirkan "proyek" bisa melepas bagian dari negara. Proyek yang juga tidak jelas untuk kesejahteraan rakyat atau untuk keuntungan diri dan golongan. Bukan rahasia jika pada hutang, investasi, proposal proyek, serta penjualan aset itu ada komisi dan celah korupsi. Mentalitas jabatan tidak sejalan dengan pengabdian.

Pemindahan ibukota yang diributkan berbalas pada keributan Papua.Ada sinisme pindah saja ibu kota ke Papua atau Beijing sekalian. Memang Jokowi dinilai sebagai Presiden dengan kebijakan yang tidak ajeg dan "semau maunya". Keributan Papua ditangani dengan "semau maunya" karena jangan jangan itu pun adalah bagian dari proyek "semau maunya" juga. Bermain di arena yang berbahaya. NKRI taruhannya. Papua bisa lepas dengan mekanisme Referendum

Efek domino akan terjadi. Aceh atau Maluku atau lainnya akan mengikuti tuntutan kemandirian. Jawa Barat tidak terkecuali. Pada Propinsi yang Jokowi "dimenangkan" saja bisa terjadi seperti ini, apalagi pada Daerah dimana Jokowi "kalah" yang artinya "tidak dipercaya" apakah itu sebagian besar Sumatera ataukah Jawa Barat dan Banten.

Referendum Jawa Barat akan menjadi agenda respons cepat. Referendum bukan makar atau pemberontakan, tetapi kemauan rasional dan konstitusional dari rakyat dan masyarakat yang ingin berjalan mandiri dengan kepemimpinan yang kuat. Ada kekecewaan fundamental pada langkah atau kebijakan politik yang terjadi. Apalagi jika dirasakan ada "perampokan" atas kedaulatan rakyat. Rasionalitas dan obyektivitas berdasarkan pertimbangan dan pertanyaan akan lebih maju bersama atau mandiri kah Jawa Barat. Tentu diawali diskursus dan dapat diakhiri dengan tuntutan.

Oleh karena itu, untuk menjaga tetap berada dalam NKRI maka penyikapan soal Papua mesti serius dan jangan jadikan sarana kasus ini untuk maksud "bagi bagi kursi" di Pemerintahan. Rakyat muak melihat permainan yang hanya mementingkan diri, kroni, dan partai semata.

Jangan sampai ada pemikiran jika Papua bisa merdeka, mengapa juga tidak dengan Aceh, Sumatera Barat atau Jawa Barat ?
Moga Jokowi dan lingkarannya lebih arif dan menjadi negarawan, bukan pemburu dan penikmat kursi.

24 Agustus 2019 (*)