JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua komisi IX Dede Yusuf, angkat bicara terkait rencana pemerintahan Jokowi yang hendakmenaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dede mengingatkan, amanatUUD 1945 yang mengamamatkan negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan baik bagi seluruh rakyat.
"Saya tidak ahli asuransi jadi ada hitung-hitungan, tetapi di beberapa bulan ini saya didatangi oleh bebarapa asuransi kesehatan yang menawarkan asuransi kesehatan swasta dan memang perbedaan iuran tidak beda jauh dengan BPJS nanti, bagi saya ini agak nendang," ujar Dede Yusuf, di Jakarta, pada Jum"at (06/92019).
Dikatakan Dede, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ingin ada persamaan dengan asuransi swasta, lantaran asuransi swasta ini berani menawarkan posisi di 200 ribuan.
"Jadi akhirnya saya mulai berfikir, kembali kepada UUD 1945 yang mengatakan bahwa, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, baik. Jadi kita kembali kepada konsep dasardari pada JKN itu sendiri," katanya.
Menurutnya, konsep dasar JKN adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi rakyatm. Sehingga kalauberbicara pelayanan kesehatan permintah harus berbicara lebih besar. bukan hanya kuratif, tetapi lebih pada preventif, propontif, kuratif dan rehabilitatif.
"Kalau kita berbicara JKN saat ini, fokus hanya pada premi dan pembiayaan, maka seolah negara lepas dari pada tanggung jawab terhadap bagaimana menjadikan masyarakatnya sehat," paparnya.
"Di sini ada yang namanya pola hidup sehat, gerakan masyarakat sehat ini peran kementerian kesehatan, pendidikan, bagaimana caranya untuk tidak menggunakan, memakan produk-produk yang berakibat pada tidak sehat, karena kalau kita lihat angka pembiayaan terbesar antara lain penyakit yang sipatnya tidak menular," paparnya.
Selain itu, sepuluh penyakit besar kita stroke, kanker, diabetes, kolesterol, gula, ginjal dan sebagainya dan ini bukan penyakit menular, ini penyakit yang disebabkan gaya hidup, ini adalah penyebabnya jadi kenapa negara mengendors orang, mari merokok banyak -banyak, makan yang nikmat dan kalau nanti sakit ada JKN.
"Jadi artinya, kita melihat secara konperhensip kita harus melihat fungsi kesehatan, jadi kita melaihat derajat kesehatan negara Indonesia itu dari 170 sekian negara mungkin kita ada di posisi keseratusan, mari kita lihat negara negara hebat di posisi satu sampai 5, ada italia, swiss, singapura, mereka punya fungsi kesehatan, artinya masyarakatnya sehat artinya jangan tiba-tiba kita," ungkapnya.
"Begitu JKN tidak bisa membiayai, kita lepas tangan bebankan kemayarakat jangan, negara harus sesuai dengan undang-undang, memberikan pelayanan kesehatan yang baik, terjangkau, termasuk murah, jadi kembali ke undang-undang. Jadi, sebelum kita bicara ini, itu, nanti naik Premi, maka dievaluuasi kembali sistem BPJS ini," tutup politikus Demokrat itu. (Alf)
