JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Puluhan anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kembali mendatangi DPP Partai Golkar. Mereka ingin bertemu dengan pengurus DPP Partai Golkar untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP Partai Golkar.

"Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP. Kalau memang kami tidak boleh masuk, Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggungjawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria," ujar Ketua PP AMPG Adi Baiquni kepada wartawan di depan Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (07/09).

Adi menyesalkan dilarangnya pengurus dan anggota DPP Partai Golkar untuk masuk ke dalam kantor DPP. Gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi, telah memicu konflik dan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar.

"Kantor DPP Golkar yang harusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh kader Golkar, justru dijaga oleh sekelompok preman berseragam AMPG. Bahkan, kantor DPP telah menjadi lokasi perbuatan tak terpuji karena dipakai untuk arena perjudian. Jelas ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

Adi juga menyorot sikap otoriter Airlangga ketika memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Mulai dari mem-PLT sejumlah ketua DPD II, merotasi pimpinan Komisi di DPR RI hingga meremove atau mengeluarkan anggota pleno dalam group WA Partai Golkar. Kasus terbaru, melakukan penekanan terhadap DPD Partai Golkar se-Jawa Barat agar melakukan sumpah di bawah kitab suci Al quran untuk mendukung Airlangga dalam Munas Partai Golkar.

"Ditambah lagi dengan sikap loyalis yang membela secara membabi buta dengan mengatakan bahwa Airlangga memiliki Hak Veto layaknya seorang Presiden. Padahal, dalam partai yang menganut sistem demokrasi seperti Partai Golkar, tidak pernah mengenal kata "hak veto", melainkan semuanya didasarkan pada musyawarah mufakat," urainya.

Keanehan dan situasi ironis, lanjut Adi, semakin kentara dalam gaya kepemimpinan Airlangga Hartarto yang tidak pernah mengadakan Rapat Pleno. Meski telah didesak berkali-kali untuk mengadakan Rapat Pleno oleh Pengurus Harian dan Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, bahkan sampai tahap Mosi Tidak Percaya dinyatakan oleh 143 unsur pengurus DPP Partai Golkar, namun Airlangga tidak pernah menghiraukannya. Padahal, berdasarkan peraturan organisasi SK Nomor 148 Tahun 2016, rapat pleno harus dilaksanakan minimal setidaknya dua bulan sekali.

"Di samping itu, kegagalan Airlangga dalam menahkodai Partai Golkar harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Airlangga telah gagal mencapai target suara dan kursi Golkar di Pemilu 2019. Karenanya, kami meminta segera dilakukan rapat Pleno untuk mengevaluasi seluruh kinerja Ketua Umum Golkar serta membahas agenda Golkar ke depan," tandasnya.