Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 17 Sep 2019 - 02:13:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Berikut Tujuh Poin Revisi UU KPK Yang Telah Disepakati

tscom_news_photo_1568661233.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Panitia kerja (Panja) DPR RI menyetujui tujuh poin revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu di antara tujuh poin revisi UU KPK yakni terkait pembentukan Dewan Pengawas (Dewas).

"A, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen," kata Ketua Panja revisi UU KPK, Totok Daryanto dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Selain soal Dewas, Panja revisi UU KPK juga menyepakati tentang pelaksanaan penyadapan. Kemudian panja juga menyetujui mengenai sistem kepegawaian KPK.

Berikut tujuh poin revisi UU KPK yang disepakati:

A. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

B. Pembentukan Dewas

C. Pelaksanaan penyadapan

D. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

E. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi

F. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan

G. Sistem kepegawaian KPK

tag: #kpk  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Rizal Ramli Nilai MK Lebih Mendengar Suara Kekuasaan

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 17 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ekonom senior Rizal Ramli masih kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatannya atas aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential ...
Berita

Kapal China Masuk RI, Ini Alasan Bakamla

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengklaim berhasil menghalau Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Kiem Ngu 215 yang memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna, ...