Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 17 Sep 2019 - 02:13:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Berikut Tujuh Poin Revisi UU KPK Yang Telah Disepakati

tscom_news_photo_1568661233.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Panitia kerja (Panja) DPR RI menyetujui tujuh poin revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu di antara tujuh poin revisi UU KPK yakni terkait pembentukan Dewan Pengawas (Dewas).

"A, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen," kata Ketua Panja revisi UU KPK, Totok Daryanto dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Selain soal Dewas, Panja revisi UU KPK juga menyepakati tentang pelaksanaan penyadapan. Kemudian panja juga menyetujui mengenai sistem kepegawaian KPK.

Berikut tujuh poin revisi UU KPK yang disepakati:

A. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

B. Pembentukan Dewas

C. Pelaksanaan penyadapan

D. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

E. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi

F. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan

G. Sistem kepegawaian KPK

tag: #kpk  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pedoman MUI Sholat di Masjid, Wudhu di Rumah dan Tak Boleh Salam-salaman

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 03 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memberikan ketentuan baru saat menjalankan salat berjamaah di masjid untuk menyesuaikan new normal. Salah satu aturannya ...
Berita

Menag Batalkan Ibadah Haji, DPR: Waiting List Akan Semakin Panjang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, keputusan Menag Fachrul Razy yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun anggaran 2020 sama saja mencoreng citra ...