JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pelantikan Anggota DPR RI periode 2019-2024 ditengah aksi demostran yang mengeritik kinerja DPR. Khususnya dalam pembahasan Undang-undang yang dinilai konroversial seperti RUU KPK, RKUHP, dan Petanahan harus dijadikan cambuk untuk Anggota DPR yang baru saja dilantik.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari menilai Anggota DPR yang baru ini harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat buat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Di tengah-tengah maraknya demonstrasi di tengah-tengah sangat rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR bahkan dengan berbagai tudingan yang mengatakan misalnya DPR goblok DPR irasional dan sebagainya periode yang baru ini jangan hanya kemudian merasa bahwa itu sebagai satu hal yang tuduhan yang menyakitkan," kata Basari saat ditemui TeropongSenayan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Peristiwa itu, kata dia, harus dilihat dengan kaca mata yang jernih dan sebagai satu bahan refleksi bahwa ada gap antara publik dengan DPR, karena itu tidak boleh merasa juga DPR selalu benar.

"Apa sih yang membuat orang jadi tidak percaya apa sih yang membuat tudingan-tudingan itu muncul apakah memang kita hidup dalam dunia sendiri yang tidak melibatkan masyarakat secara baik dan sebagainya itu harus menjadi tantangan karena DPR ini bersifat kolektif maka harus ada satu komitmen bersama bahwa kita ingin berbuat lebih baik lagi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat," tegasnya Anggota DPR dapil Lampung I ini.

Menurutnya, untuk mengembalikan kepercayaan DPR kepada masyarakat tidak bisa dilakukan hanya sekedar slogan DPR akan bekerja dengan lebih baik. Tapi harus dibuktikan dengan kinerja-kinerja yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

"Antara satu sama lain anggota DPR ini harus saling mengingatkan kalau tidak mau dicap sebagai DPR yang tidak mewakili rakyat maka kita harus memulai dari diri sendiri dari tiap-tiap anggota ini harus punya komitmen bersama kita lakukan perbaikan ini supaya kembali lagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI," kata Anggota DPR yang akan menduduki Komisi III DPR ini.

Yang harus dipikirkan, lanjut pria yang akrab disapa Tobas ini, adalah masalah sistem komunikasi yang tidak boleh ketinggalan ditengah era teknologi yang semakin berkembang.

"Komunikasi ini harus dibangun berbasis kan misalnya setiap pembahasan- pembahasan yang terbuka, misalnya harus bisa diakses kemudian ada sosialisasi yang sosialisasi ini tidak melulu harus sosialisasi dengan mengundang orang dan sebagainya tapi sosialisasi juga bisa mempergunakan kecanggihan teknologi. Karena itu harus ada satu sistem yang mudah di akses bagi publik bisa ditempati dalam sistem tersebut tanpa harus datang langsung tanpa harus secara offline diskusinya tapi secara online pun kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat keraguan-keraguan masyarakat," pungkasnya. (ahm)