JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa posisi Presiden Jokowi tengah dilema mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nmenurutnya, posisi pemerintah kini seperti dihadapkan kepada buah simalakama.

"Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," ucap Moeldoko, Jakarta, pada Jumat (04/10/2019).

Dikatakan Moeldoko, pemerintah juga menampung semua aspirasi dan usulan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, hingga partai.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa telah menemui Moeldoko pada Kamis (4/10) untuk melakukan diskusi mengenai tuntutan dalam unjuk rasa yang telah dilakukan, beberapa terkait Perppu UU KPK dan RUU KUHP.

"Itulah Presiden juga membuka pintu istana seluas-luasnya, semuanya didengarkan dengan baik," papar Moeldoko.

Moeldoko juga meminta agar mahasiswa juga harus memikirkan pertimbangan yang lebih luas dalam perspektif kenegaraan.

"Semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan. Semua warga negara juga bijak dalam menyikapi semua keputusan," pungkasnya. (Alf)