JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Penambahan koalisi pascapilpres harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Jokowi dengan seluruh parpol (Koalisi Indonesia Kerja) yang mengusung Jokowi saat pilpres kemarin.
"Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsoennya seperti itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan pers di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Jumat (18/10/2019).
"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," papar Hasto.
Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik, namundijelaskan Hasto, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.
"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," tandas Hasto. (ahm)
