Oleh Ferdiansyah pada hari Sabtu, 19 Okt 2019 - 00:13:22 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Siap Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi

tscom_news_photo_1571418802.jpg
Jubir KPKĀ Febri Diansyah (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --KPK siap menghadapi gugatan praperadilan eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.KPK siap membeberkan jejak bukti kasus yang menjerat Imam di persidangan.

"Bagi kami menghadapi praperadilan itu sudah bagian dari risiko ya. Jadi kalau ada penyidikan kami lakukan secara hati-hati. Kalaupun ada praperadilan, pasti kami hadapi. Itu kan hak dari pihak pemohon tinggal nanti pembuktian di proses persidangan saja," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Febri mengatakan, menghadapi gugatan praperadilan bukan hal yang baru bagi KPK. Febri pun yakin yang dilakukan KPK dalam kasus Imam Nahrawi sudah sesuai prosedur.

"Jadi tidak ada yang mengkhawatirkan. Saya kira kalau mau praperadilan silakan saja pasti kami hadapi. KPK yakin sekali dengan prosedur yang sudah kami lakukan," ucap Febri.

Mantan Menpora Imam Nahrawi sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Imam meminta status tersangkanya dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dibatalkan.

Praperadilan itu terdaftar nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Oktober. Sidang perdana praperadilan yang diajukan Imam sudah ditetapkan PN Jaksel, yakni 21 Oktober mendatang.

Pada petitum yang diunggah diwebsitePN Jaksel, Imam meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. Selain itu, Imam meminta surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kasusnya dinyatakan tidak sah.

Tak hanya itu, Imam juga mempersoalkan penahanan yang dilakukan terhadapnya. Dia meminta agar surat penahanannya juga dinyatakan tidak sah dan segera dibebaskan setelah putusan dibacakan. Serta meminta hakim memerintahkan KPK menghentikan seluruh penyidikan terkait kasusnya.

"Menyatakan tidak sah segala penerbitan sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri pemohon hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Miftahul Ulum dengan pemohon sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap," bunyi petitum itu. (Alf)

tag: #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Belajar dari Korsel, New Normal Harus Mengutamakan Kesehatan Masyarakat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana penerapan new normal atau hidup baru oleh pemerintah mendapat tanggapan dari Anggota DPR dari Partai Demokrat M Dhevy Bijak. Menurut Dhevy, pemerintah harus ...
Berita

Pemberlakuan Pembatasan Penerbangan Diperpanjang Hingga 7 Juni

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-PT Angkasa Pura II (Persero) memperpanjang pemberlakuan pembatasan penerbangan di bandara  hingga 7 Juni 2020, dari sebelumnya hingga 1 Juni 2020. Hal ini sesuai ...