Nadiem Mundurlah!

Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman, Anggota Komisi Hukum DPR (2004 – 2009), Advokat, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). pada hari Rabu, 30 Okt 2019 - 07:45:56 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1572396356.jpg

(Sumber foto : Istimewa)

Nadiem Makarim diangkat Jokowi jadi Mendikbud? Terperanjat saya! Sudah langsung saya lihat di kepala saya, pendidikan menengah ke bawah hancur kayak pengemudi Ojol menanggung cicilan sepeda motor dalam kondisi senin kemis diuber-uber debt collector. 

Nadiem, berdarah Arab, tidak pernah bersekolah di Indonesia. Ia tak punya ilmu pendidikan atau pedagogi walau sepotong pun. Titel pendidikannya terakhir saya baca MBA, jauh panggang dari api, jauh dari  pedagogi. Dengan demikian, Nadiem tak punya empirisnya, sekaligus tak punya ilmunya. Maka ia tak layak, unfeasibilities. Ia tak punya FS.

Dari perilaku sosiologis, lebih ironi. Ia dari keluarga non Muslim. Ia, menikah di gereja, isteri dan anak-anaknya semua dibaptis di gereja. Sementara anak sekolah pendidikan, 90% adalah anak-anak Muslim: Nadiem adalah contoh yang paradok, sangat buruk. Sementara, suasana pendidikan kita sangat rigid dan sensi. 
Bacalah tulisan Dr Chazali Situmorang, Fisip Unas, bagaimana ironi Depdikbud pada tingkat mahasiswa “Mendikbud Mempertaruhkan Masa Depan” tulisnya. 

Di tingkat SD – SMA, seingat saya, selalu profesor yang jadi penguasa dikbud. Bukan asal profesor, melainkan profesor yang mumpuni. Begitupun, tak lantas sekolah kita boleh revolusioner. 

Saya meneliti demokratisasi di 184 sekolah SMP dan SMA di Jakarta, dan membimbing riset 34 mahasiswa pasca sarjana FISIP Universitas Indonesia, 2003. Ternyata buku "Democracy In Education", karangan John Doe, tidak masuk ke Indonesia. Sebabnya, kultur yang berbeda dalam pendidikan Barat vs Indonesia. Padahal reformasi sedang gencar-gencarnya tahun 2003. Dan, Nadiem, berkultur Barat, seperti muatan buku itu.

Pendidikan ternyata tak boleh revolusioner. Saya kutip petisi para ahli AI (artificial intelligent) dari Silicon Valley di Konferensi Musim Panas di Montreal tahun 1954: “Kami takkan menyerahkan pendidikan kepada komputer”, bunyi petisi itu.  Sampai kini, petisi itu tak berubah. Silahkan AI berrevolusi.

Nadiem kini akan mengimpor ahli pendidikan ke Indonesia. Sebab, kata Nadiem, Indonesia tak punya ahli pendidikan. Ente bertanya ke Prof Conni Semiawan dong, mantan Rektor IKIP Jakarta. Butuh berapa ente?

Tapi barang impor si Nadiem itu, semuanya beragama non muslim. Mengerikan si Nadiem. Pantas resiko itu tak terasa, sebab yang pasang dia adalah Presiden Jokowi, yang sekolahnya insinyur bagian perkayuan. Saya mengimbau para orangtua murid bikin petisi yang meminta Nadiem mengundurkan diri daripada pendidikan anak-anak kita rusak oleh orang yang layak. Atau si Nadiem direshuffle karena permintaan orangtua murid.

Nadiem tak lebih dari kapitalis, penghisap darah kaum miskin penarik Ojol. Ia tak lebih dari pemakan rente ekonomi. Sama dengan Jokowi. Saya kutip artikel anonim berjudul “Nadiem, Melepas Tanggungjawab” berikut.

Dari kemaren, grup driver online riuh. Nadiem makarim jadi menteri. Ramai sumpah serapah pada Nadiem karena dianggap dia belum berhasil sejahterakan driver online dengan janji yang pernah ia berikan. 

Awal buka gojek, aplikator memberikan iming-iming pendapatan yang melimpah. Selain itu, aplikator juga memberikan bonus pada mitra yang berhasil membawa teman, kerabat untuk bergabung jadi mitra. 

Jutaan orang mendaftar jadi driver online (DO). Testimoni ala MLM bertebaran, betapa jadi DO sangat menjajikan penghasilannya. Pendapatan diluar bonus bisa mencapai ratusan ribu/hari. Jika ditambah bonus, bisa 500-700ribu yang diterima. 

Banjir bonus bagi DO membuat DO menjadi primadona. Gak punya kendaraan, mereka beli secara kredit. Terjadi lonjakan penjualan kendaraan second maupun baru di masa Gojek beroperasi. Cara gojek memanjakan DO dengan bonus melimpah salah satu upaya agar masyarakat segera bergabung dengan kalkulasi pendapatan yang sudah mereka edarkan testimoninya. 

Minimnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat menaruh harapan menjadi DO. Gak ada uang buat DP kredit kendaraan, mereka upayakan dengan berbagai cara meminjam kerabat atau berhutang. Dalam benak mereka, pendapatan yang sudah dikalkulasikan akan menutupi angsuran kendaraan yang mereka ambil. 

1-2 tahun berjalan, mulai ada perubahan. Pendaftaran DO baru ditutup. Bonus diturunkan, mulai ada gejolak di kalangan DO. Pendapatan yang mereka dapatkan di awal, sudah lain ceritanya. Ada penurunan pendapatan, namun tetap bertahan. 

Memasuki tahun berikutnya, nasib driver seperti kuda pacu. Dipaksa memenuhi target supaya bisa mengambil bonus yang lagi-lagi diturunkan 50% dari bonus awal berdiri. Target dinaikkan, bonus diturunkan. Sedangkan ongkos, tetap. dan potongan fee gojek masih berlaku. 

DO meradang, namun tidak bisa berbuat banyak ketika segala aksi sudah mereka lakukan, namun tidak mendapatkan jawaban. Pilihannya, tetap bertahan atau cabut. 

Gojek memegang kartu As. Mereka gak khawatir DO akan berhenti. Jika berenti, mereka akan buka lagi pendaftaran. Keadaan negeri yang menciptakan banyak pengangguran, membuat Gojek leluasa mencari mitra. 

Sekarang, keadaan sungguh berbalik 180 derajat dari awal berdiri. Bonus sudah bukan pendapatan namanya, melainkan uang yang diberikan, untuk kemudian mereka tarik kembali menjadi potongan. Dan era bonus akan berakhir, esok bonus akan ditiadakan. Dan kutipan fee gojek akan terus ada memotong tarif sebagai biaya atas aplikasi mereka. 
Cara gojek membanjiri bonus sama dengan istilah Money burning (Membakar uang). 

Mereka membakar uang di awal untuk menjerat peminat. Siapa yang diimingi, itulah yang mereka incar. Setelah mereka dapatkan, mulai mereka menarik uang dari para driver. DO seperti terjebak, dengan cicilan kendaraan yang terus berjalan, membuat mereka terpaksa mengikuti kebijakan gojek. 
Mereka sebut mitra, namun aturannya tidak ada perundingan ketika melemparkan kebijakan bagi driver. 

Seharusnya, ada pertemuan dulu sebelum memutuskan kebijakan. Ketika tidak ada setuju dari DO, kebijakan belum bisa digunakan. Namun gojek, bertindak sewenang-wenang atas mitranya. 

Mereka memutuskan sendiri, lalu melempar kebijakan itu untuk dipatuhi. Protes silahkan, namun gak wajib didengar dan memberi jawaban.

Terima kebijakan silahkan lanjut, gak terima silahkan cabut.

Dilema DO, mereka mempunyai beban bulanan. Menolak bisa gak makan, mengikutinya hanya cukup buat bayar angsuran. Gojek diatas angin dengan cara penjajahan yang mereka lakukan. 

Bagaimana dengan pemerintah?

Pemerintah dan gojek ibarat simbiosa mutualisme. Banyaknya pengangguran membuat pemerintah sedikit tenang ketika Gojek mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bertindak tegas pada gojek, akan bahaya bagi pemerintah. Bisa jadi mereka mengambil sikap menutup usaha di sebagian daerah dan dampaknya, pengangguran akan kembali membludak. 

Ketegasan pemerintah pada perlindungan DO seperti ketegasan semu. Tidak ada sanksi bagi gojek atas perlakuan mereka pada driver. Pemerintah menghadapi gojek seperti menghadapi OPM. Tegas salah, lunak jadi kecaman. 

Belum ada aturan yang melindungi driver. Sekarang, gojek menjadikan driver seperti sapi perah. DO yang sudah terjebak, seperti mati segan hidup tak mau. 

Nadiem mungkin berjasa saat membuka aplikasi gojek dengan tujuan mulia, mengentaskan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Slogan perusahaan anak negeri menjadi sebutan utama bagi gojek. Seiring perjalanan gojek, mereka harus menerima gelimangan materi dari investor. Gojek, sebuah aplikasi yang membawa jutaan data penggunanya. Perusahaan mana yang tidak mau bermitra dengan gojek?

Gojek mulai mendapatkan kucuran dana dari investor, perlahan namum pasti saham gojek telah berpindah tangan ke investor asing. Saat ini, tidak sampai 10% saham anak bangsa di Gojek.  Dan slogan perusahaan anak bangsa, masih digunakan untuk menipu masyarakat.

Bagi driver online, seorang Nadiem mempunyai cerita sendiri. Nadiem saat ini, bukanlah Nadiem yang dulu berjasa. sebaliknya, ia telah menjadi penghisap anak bangsa. 

Segala keluhan driver tidak pernah ia jawab. Driver mereka sebut mitra, namun kenyataannya mereka tidak pernah menjadikan driver sebagai mitra sejati. Driver seperti buruh yang dipaksa menerima aturan sepihak. Setelah Nadiem memakai aset mitra untuk Go Publik, sekarang ia berlaku kejam pada mitra yang telah mengangkat namanya. 

Driver online sudah terjebak dalam permainan Nadiem, dan seorang Nadiem seperti bermain kesenangan atas kesejahteraan driver online yang belum pernah ia perjuangkan. 

Saya salah satu Driver online, menyebut dirinya  tidak layak menjadi menteri.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #  

Bagikan Berita ini :